Samarinda,Solidaritas – Angin segar yang selama ini dirasakan warga kurang mampu di Kota Samarinda dalam mengakses layanan Keluarga Berencana (KB) secara cuma-cuma, kini harus terhenti. Imbas kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda terpaksa menyetop sementara program layanan KB gratis yang sangat diandalkan masyarakat.
Kabar memprihatinkan ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih. Ia menerangkan bahwa penghentian mendadak ini terjadi setelah anggaran dinas mengalami pemangkasan besar-besaran, hingga kini hanya menyisakan angka Rp10 miliar untuk membiayai seluruh program kerja.
Padahal, fasilitas layanan KB gratis yang selama ini dijalankan lewat kemitraan dengan sejumlah rumah sakit selalu dinantikan oleh kalangan keluarga prasejahtera. Program ini tidak hanya membebaskan biaya medis, tetapi juga memberikan bantuan biaya perjalanan bagi para peserta yang tinggal di pelosok dan wilayah yang jauh.
“Setelah ada efisiensi anggaran, DP2KB tidak bisa lagi memberikan layanan KB gratis, padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” ujar Riska dengan nada prihatin pada Selasa (18/8/2026).
Pemberhentian ini tentu menjadi ironi di tengah beban kerja DP2KB yang bersifat multisektoral. Selain pelayanan KB, instansi ini memikul tanggung jawab besar dalam pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh, hingga garda terdepan percepatan penurunan angka stunting di Samarinda.
Demi menyiasati cekaknya kas daerah dan menjaga program tetap bernapas, manajemen DP2KB sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka sempat bergerilya menggaet sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan merangkul berbagai organisasi profesi.
Namun, Riska menilai jurus darurat tersebut tidak bisa dijadikan tumpuan jangka panjang. Perusahaan swasta juga memiliki keterbatasan beban anggaran, dan dana CSR mereka harus dibagi untuk membantu sektor sosial lainnya.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi, kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” tegas politisi perempuan tersebut.
Melihat kondisi yang pelik ini, Komisi IV DPRD Samarinda mengambil langkah nyata. Demi menyelamatkan program yang menyentuh hajat hidup orang banyak ini, Riska berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian dana pokok-pokok pikiran (Pokir) legislatifnya secara khusus untuk mendukung kembali layanan KB gratis.
“Sekitar Rp1,5 miliar untuk program di DP2KB saya titipkan,” pungkas Riska Wahyuningsih optimis.
Lewat intervensi anggaran dari legislatif ini, diharapkan program KB gratis bisa segera dihidupkan kembali, sehingga hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan ruang hidup dan keluarga yang berkualitas tidak terenggut oleh persoalan birokrasi. Adv
