Solidaritas,Samarinda –Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, meminta Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menyelenggarakan program pelatihan bagi masyarakat lokal.
Langkah ini dinilai mendesak seiring semakin luasnya penerapan sistem parkir elektronik dan pembayaran berbasis QR Code di berbagai titik parkir resmi.
Menurut Celni, digitalisasi parkir merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, keberhasilan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, melainkan juga kemampuan para petugas di lapangan dalam mengoperasikannya.
“Kalau kita ingin meningkatkan penerimaan daerah melalui sistem berbasis QR, maka kita juga harus memiliki SDM yang siap dan mampu menggunakan teknologi digital yang ada,” ujarnya.
Ia menilai masih banyak tenaga kerja di sektor perparkiran yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar tidak tertinggal dalam proses modernisasi yang sedang berlangsung. Karena itu, pelatihan harus menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan parkir yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Tidak hanya fokus pada penggunaan aplikasi atau mesin parkir elektronik, Celni menekankan bahwa materi pelatihan juga perlu mencakup manajemen layanan, pelayanan publik, serta pemahaman mengenai aturan retribusi daerah dengan bekal tersebut, masyarakat lokal dapat menjalankan tugas secara profesional sekaligus memahami tata kelola parkir yang akuntabel.
“Untuk mencegah kebocoran di sektor perparkiran, masyarakat lokal perlu diberikan pelatihan dan kesempatan untuk direkrut dalam sistem parkir resmi,” katanya.
Selain meningkatkan kualitas layanan, Celni meyakini program pelatihan juga dapat menjadi solusi untuk menekan praktik parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah lokasi. Menurutnya, keberadaan juru parkir liar kerap dipicu oleh minimnya akses pekerjaan formal dan kurangnya pembinaan dari pemerintah.
“Selama ini kebocoran PAD dari sektor parkir masih terjadi karena banyak parkir liar yang tidak memberikan kontribusi kepada daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pemasangan perangkat digital dan peningkatan target retribusi. Menurutnya, pembinaan terhadap juru parkir yang telah terdaftar secara resmi harus menjadi prioritas agar mereka tidak tersisih akibat perkembangan teknologi.
“Juru parkir yang sudah terdaftar juga wajib mendapatkan pelatihan. Jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian karena tidak memahami teknologi yang diterapkan,” ujarnya.
Ke depan, usulan pelatihan SDM perparkiran akan menjadi salah satu perhatian DPRD Samarinda dalam pembahasan kebijakan sektor perparkiran.
“Saya berharap pemerintah dapat segera menyusun kurikulum pelatihan bersama operator parkir dan penyedia teknologi agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,”tuturnya.(adv)
