Samarinda, Solidaritas – Menjadi lokasi pembangunan infrastruktur vital ternyata tidak selalu menjamin kenyamanan hidup. Di beberapa sudut Samarinda, sebuah ironi nyata terjadi: warga merelakan tanahnya untuk pembangunan tangki penampungan air raksasa milik PDAM, namun pipa-pipa di rumah mereka sendiri justru masih kering kerontang.
Persoalan “haus di lumbung air” ini menjadi salah satu sorotan tajam Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, saat mendampingi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ melakukan kunjungan lapangan ke Perumdam Tirta Kencana, Selasa (28/4/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahrtera ini mengungkapkan rasa kecewanya mendapati kenyataan bahwa distribusi air belum sepenuhnya merata.
“Air sudah sampai ke ujung, bahkan penampungan ada di atas perbukitan, tapi warga sekitar justru belum dapat. Padahal tanah mereka digunakan untuk fasilitas itu,” ujar Ismail dengan nada tegas.
Ketidakadilan distribusi ini sempat memicu luka di hati masyarakat. Sementara wilayah seperti Sidodamai mulai menikmati kucuran air bersih, wilayah tetangganya, Sido Mulyo, masih harus bersabar menanti giliran. Baginya, pembangunan tidak boleh hanya “melewati” pemukiman warga tanpa memberikan manfaat langsung bagi mereka yang berada di titik terdekat infrastruktur.
Medan Samarinda yang berbukit memang menjadi tantangan teknis tersendiri. Distribusi ke wilayah tinggi seperti Gunung Manggah dan Gunung Sari sering kali berisiko menyebabkan pipa di dataran rendah pecah akibat tekanan yang terlalu tinggi.
Namun, bagi Ismail, tantangan teknis bukan alasan untuk menunda hak warga. “Target Wali Kota di 2029 adalah 100 persen layanan. Artinya, wilayah perbukitan juga harus dicarikan solusi konkret. PDAM harus punya inovasi agar semua bisa menikmati air, baik yang di lembah maupun di puncak bukit,” jelasnya.
Tak hanya soal air yang keluar dari keran, Ismail juga menyoroti martabat pelanggan saat berurusan di kantor layanan. Ia menceritakan pengalamannya saat melihat warga Samarinda Seberang yang harus mengantre pembayaran tagihan di luar ruangan tanpa fasilitas yang layak.
“Kalau cuaca panas, kasihan pelanggan harus menunggu di luar. Kita harus memanusiakan pelanggan. Minimal disediakan tempat tunggu yang teduh dan layak,” ungkapnya sebagai bentuk apresiasi sekaligus kritik konstruktif bagi peningkatan layanan pelanggan.
Di akhir kunjungannya, DPRD memberikan apresiasi atas kerja keras PDAM selama setahun terakhir, namun dengan catatan besar, kualitas harus meningkat dan pelayanan harus lebih manusiawi.
Mimpi Samarinda meraih cakupan 100 persen di tahun 2029 hanya akan bermakna jika tidak ada lagi warga yang merasa terasing di tanahnya sendiri, menatap tangki air yang penuh sementara bak mandi mereka tetap kosong. Red
