Sangatta, solidaritas – Pelaksanaan proyek pemerintah di Desa Himba Lestari, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menghadapi persoalan setelah lokasi kegiatan diketahui berada dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Kiani. Kondisi tersebut memunculkan keberatan dari pihak tertentu yang menyebut wilayah itu masuk dalam kawasan konsesi perusahaan.
Lokasi proyek tersebut berada di wilayah Desa Himba Lestari yang berbatasan dengan Desa Tepian Makmur. Persoalan muncul ketika kegiatan pembangunan yang direncanakan pemerintah mendapat keberatan hingga upaya penghentian dari pihak tertentu.
Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi, mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan pelaksanaan proyek pemerintah dan status kawasan hutan.
Menurutnya, pihak yang menyampaikan keberatan menggunakan alasan bahwa lokasi kegiatan berada dalam wilayah konsesi perusahaan. Namun, belum dapat dipastikan apakah tindakan tersebut dilakukan oknum atau benar-benar mewakili pihak PT Kiani.
“Kita menyikapi hal itu karena ada kegiatan proyek pemerintah di Desa Himba Lestari yang ternyata lokasinya berada dalam HPH PT Kiani,” ungkap Mahyunadi.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut kegiatan pembangunan sekaligus pemanfaatan lahan yang selama ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat.
Mahyunadi menilai perlu dilakukan penelusuran lebih mendalam terhadap status wilayah yang menjadi lokasi kegiatan. Hal itu penting untuk mengetahui secara jelas batas kawasan konsesi dan wilayah yang dimanfaatkan masyarakat.
Terlebih, PT Kiani belum menghadiri pembahasan tersebut sehingga pemerintah belum mendapatkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan mengenai persoalan yang terjadi.
“Walaupun PT Kiani tidak hadir, tidak sempat hadir pada hari ini, tapi kita ke depan insyaallah akan membuat rencana akan membuat tim,” jelasnya.
Tim tersebut nantinya akan melakukan analisis terhadap wilayah-wilayah masyarakat maupun kawasan PT Kiani yang saat ini telah digarap masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Mahyunadi berharap persoalan pemanfaatan lahan dapat ditelusuri secara objektif sehingga pelaksanaan pembangunan dan kepentingan masyarakat memperoleh kepastian penyelesaian.*(ADV/TIA)*









