Sangatta, solidaritas – Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong agar lebih terukur dan memberikan hasil nyata. Tidak hanya melalui pelatihan, pembinaan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas produk, pemenuhan legalitas, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kutim, Firman Wahyudi, mengatakan pendataan yang baik diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembinaan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui hasil dari berbagai program pemberdayaan yang telah diberikan, termasuk perkembangan perizinan, kualitas produk, hingga pemenuhan persyaratan usaha.
Firman menilai, keberhasilan pembinaan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Namun, harus dilihat pula perubahan dan perkembangan yang dialami pelaku usaha.
“Ini kelihatan, bukan hanya dibina UKM, latihan-latihan saja,” ungkap Firman ketika menjelaskan pentingnya pendataan hasil pembinaan.
Ia menjelaskan, beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM di antaranya pemenuhan persyaratan BPOM, sertifikasi halal, serta peningkatan kualitas produk.
Melalui data yang lebih terstruktur, pemerintah dapat mengetahui pelaku usaha yang sudah memenuhi persyaratan dan yang masih membutuhkan pendampingan.
Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan pengembangan sistem informasi agar hasil pembinaan dapat dipantau secara lebih jelas dan tidak hanya berhenti pada pencatatan kegiatan.
Firman berharap program pemberdayaan UMKM dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama dalam membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar.
“Dengan pembinaan yang lebih terarah, UMKM Kutai Timur diharapkan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri, memiliki legalitas, serta menghasilkan produk yang semakin berkualitas,” pungkasnya.*(ADV/ASL)*









