Samarinda,Solidaritas- Di sudut-sudut ruang kelas Kota Samarinda, derit bangku tua dan atap yang sesekali bocor menjadi saksi bisu perjuangan anak-anak menuntut ilmu. Keinginan untuk melihat seluruh fasilitas pendidikan bersolek indah memang menjadi impian semua pihak. Namun, realitas anggaran yang mengetat memaksa kita untuk belajar tentang satu hal, seni memilih yang paling membutuhkan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang bergulir sepanjang tahun 2026 ini membawa dampak nyata bagi sektor pendidikan. Rencana perbaikan fasilitas sekolah di Ibu Kota Kalimantan Timur kini harus melewati saringan yang jauh lebih ketat.
Pemerintah daerah dituntut untuk lebih jeli memilah, mendahulukan sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah demi keselamatan dan kenyamanan para siswa.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menceritakan potret nyata di lapangan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke berbagai kecamatan. Baginya, setiap keluhan dari pihak sekolah selalu menyentuh hati.
“Kalau saya ke lapangan, itu dari setiap kecamatan, misalnya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu perbaikan. Ini nanti kita usulkan semua,” ujar Sri Puji dengan nada penuh empati pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Meski seluruh aspirasi ditampung dengan tangan terbuka, baik yang masuk melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan maupun dari meja Musrenbang tingkat kelurahan hingga kota, kenyataan tidak bisa ditampik. Lembaran usulan perbaikan begitu tebal, sementara kantong anggaran daerah memiliki batas penampungan.
Berdasarkan data yang dihimpun Komisi IV DPRD Samarinda, asa itu kini dititipkan pada proyeksi tahun 2027. Sebanyak 35 Sekolah Dasar (SD) ditargetkan bisa mendapatkan sentuhan rehabilitasi ringan. Bersamaan dengan itu, ada sekitar 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang namanya masuk dalam daftar tunggu usulan perbaikan.
Sri Puji menekankan bahwa di tengah situasi efisiensi seperti sekarang, pemerintah tidak bisa sekadar berkata “ya” pada setiap berkas yang masuk. Harus ada mata yang melihat langsung kondisi riil bangunan di lapangan.
“Karena ada efisiensi, tentunya kami pilih lagi yang prioritas yang mana,” tambahnya, mengingatkan pentingnya kejujuran data dalam menetapkan skala prioritas.
Salah satu cerita yang masih menggantung adalah rencana perbaikan di SMPN 24 Samarinda. Program yang sebenarnya sudah disepakati masuk dalam anggaran tahun 2026 ini masih harus tertahan di pelataran birokrasi. Sinyal hijau sudah menyala, namun ketukan palu lelang proyek yang belum kunjung tiba membuat pihak sekolah dan siswa harus sedikit lebih lama memupuk kesabaran.
“Saya sudah dapat tanda positif kalau itu, tapi tidak tahu kapan dikerjakan. Belum dilelang,” ungkap Sri Puji.
Langkah efisiensi ini memang mengharuskan semua pihak mengencangkan sabuk. Kendati demikian, Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen untuk tidak membiarkan harapan-harapan yang tertunda ini hilang begitu saja.
Lembar demi lembar usulan yang belum terealisasi akan terus dikawal agar tetap mendapat tempat dalam dokumen perencanaan anggaran di periode selanjutnya.
Sebab pada akhirnya, setiap rupiah yang dialokasikan bukan sekadar angka di atas kertas belanja daerah, melainkan investasi nyata untuk senyum anak-anak Samarinda saat melangkah ke dalam ruang kelas mereka. Adv
