Samarinda, Solidaritas – Suasana di Gedung Utama DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (22/6/2026) siang itu terasa berbeda. Ruang sidang yang biasanya riuh dengan diskusi kedinasan, mendadak senyap. Jarum jam sudah bergeser jauh ke pukul 13.00 WITA, namun agenda besar yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WITA tak kunjung dimulai.
Hari itu, sebuah pemandangan tak biasa tersaji: deretan kursi yang diperuntukkan bagi unsur pimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tampak lowong. Tak ada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, bahkan satu pun asisten yang datang mengisi ruang sidang.
Padahal, agenda hari itu tergolong krusial. Agenda tersebut adalah penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terkait Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penundaan ini menyisakan kekecewaan mendalam bagi para wakil rakyat yang telah bersiap sejak pagi. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Jahidin, tidak dapat menyembunyikan rasa sesalnya. Baginya, ketidakhadiran tanpa kabar ini melukai marwah hubungan antarlembaga.
“Minimal ada asisten yang mewakili gubernur. Ini satu pun tidak ada yang hadir. Jadi ini tidak menghargai lembaga,” ujar Jahidin dengan nada kecewa.
Ia mengingatkan bahwa DPRD dan Pemprov adalah mitra yang sejajar dalam roda pemerintahan daerah. Menurutnya, surat undangan resmi sudah dilayangkan jauh-jauh hari. Penantian selama lebih dari dua jam tanpa kejelasan dinilai merugikan banyak pihak, termasuk para tamu yang turut hadir.
“Kita sudah menunggu dua jam lebih, tamu juga sudah menunggu. Tidak ada kabar sama sekali. Saya kecewa. Bukan hanya saya, rakyat Kalimantan Timur juga kecewa,” tegasnya.
Melihat situasi yang tidak kondusif karena waktu sudah beranjak siang, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, akhirnya mengambil keputusan untuk menunda rapat.
“Paripurna hari ini batal karena Pemprov tidak datang,” kata Ananda.
Hingga palu ketuk penundaan diayunkan, DPRD mengaku belum menerima surat ataupun pemberitahuan resmi terkait alasan absennya pihak eksekutif. Ananda berharap insiden ini menjadi momentum untuk membenahi tata administrasi dan birokrasi komunikasi antar-lembaga.
“Kalau memang ada kesibukan lain atau hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, seharusnya bersurat. DPRD juga memiliki jadwal yang sudah ditetapkan melalui Badan Musyawarah,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa pihak sekretariat dewan sebenarnya telah berupaya menghubungi pihak Pemprov secara berulang kali sepanjang pagi.
“Sudah dihubungi beberapa kali, tapi kayaknya ada rapat,” ungkap Hasanuddin.
Meski sempat tertunda dan menyisakan tanda tanya, ia mendapatkan informasi bahwa agenda penyampaian jawaban Gubernur ini rencananya akan dijadwalkan ulang pada malam hari, sekitar pukul 20.00 WITA. Hasanuddin pun sepakat bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar koordinasi penting demi masa depan Kalimantan Timur tidak lagi terhambat oleh miskomunikasi. Red
