Solidaritas.Samarinda– Gelombang pembangunan infrastruktur yang masif di Kota Samarinda mulai mendapat Tanggapi dari kalangan legislatif. Di tengah hadirnya berbagai proyek strategis bernilai besar, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dinilai masih cukup tinggi dan manfaat ekonomi pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digelontorkan untuk pembangunan belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan warga, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.
“APBD kita besar, tapi dampaknya ke ekonomi masyarakat masih belum maksimal. TPT kita masih cukup tinggi,” tegas Anhar, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, angka TPT Samarinda yang masih berada di kisaran 5,75 persen pada 2025 menjadi indikator bahwa pembangunan fisik yang berlangsung belum sepenuhnya diikuti pertumbuhan ekonomi yang merata.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Samarinda memang gencar membangun berbagai infrastruktur strategis. Mulai dari kawasan tepian sungai melalui proyek revitalisasi Teras Samarinda hingga pembangunan Terowongan Samarinda yang menjadi salah satu proyek prestisius daerah.
Namun, di balik megahnya pembangunan tersebut, Anhar melihat adanya persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, yakni rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal dan minimnya penggunaan material dari dalam daerah.
“Banyak proyek besar, tapi pekerjanya dari luar material juga banyak dari luar daerah. Akhirnya perputaran uang tidak terjadi di Samarinda,” ujarnya.
Ia menilai pola pembangunan yang terlalu berorientasi pada hasil fisik berpotensi mengabaikan manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat setempat. Ketika tenaga kerja dan material didatangkan dari luar daerah, maka aliran dana proyek yang bersumber dari APBD ikut keluar dari Samarinda.
Dampaknya tidak hanya mengurangi peluang kerja bagi warga lokal, tetapi juga menghambat pertumbuhan aktivitas ekonomi yang seharusnya berkembang di dalam kota.
“Kalau transaksi terjadi di luar, pajaknya juga masuk ke luar. Samarinda tidak dapat dampak ekonomi maksimal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan idealnya mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang kuat.
“Selain menghasilkan infrastruktur, proyek pemerintah juga harus mampu menghidupkan sektor usaha lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menekan angka pengangguran,”ucapnya.
Ia bahkan membandingkan kondisi Samarinda dengan Balikpapan yang dinilainya memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dan dampak ekonomi pembangunan yang lebih terasa.
“Per kapita kita masih jauh di bawah kota lain. Ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam pengelolaan potensi ekonomi,” ungkapnya.
Karena itu, Anhar mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar menjadikan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai syarat utama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.(Adv)
