Oleh: Rusdiansyah Aras
Sore kemarin, suasana di Sekretariat PWI Kaltim, Jalan Biola Nomor 8 Samarinda, terasa sedikit berbeda. Saya hadir di sana memenuhi undangan jajaran pengurus dalam kapasitas sebagai Anggota Kehormatan PWI Kaltim.
Agenda utamanya cukup menarik perhatian: mendiskusikan rencana kedatangan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang ingin bertandang dan bersilaturahmi dengan insan pers.
Rapat sore itu dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kaltim, Abdurachman Amin—yang sehari-hari menjabat Pemimpin Redaksi Samarinda Pos—didampingi Sekretaris Said Sahab.
Kabar mengenai keinginan Gubernur ini awalnya mengalir melalui komunikasi Tim Ahli Gubernur, Dr. Rusmadi, kepada Ketua PWI.
Sebagai orang yang lama bergelut di dunia media, saya harus mengakui bahwa saya merespons rencana ini dengan sikap agak hati-hati.
Bukan tanpa alasan. Kewaspadaan serupa juga disuarakan oleh bos saya dulu di Kaltim Post, wartawan senior yang juga mantan Walikota Balikpapan dua periode, Rizal Effendi. Melalui grup WhatsApp “Wartawan Legend”, Rizal memberikan pengingat agar organisasi tetap mawas diri, apalagi jika dikaitkan dengan berbagai agenda penting menjelang 21 April mendatang.
Namun, di tengah diskusi yang hangat tersebut, saya melihat sebuah optimisme. Saya yakin kawan-kawan pengurus PWI Kaltim saat ini memiliki integritas yang kuat untuk tetap berdiri di garis paling netral.
PWI harus tetap menjadi garda keempat demokrasi, tanpa harus menutup diri dari komunikasi formal dengan pimpinan daerah.
Jaga Netralitas, PWI Kaltim Buka Ruang Diskusi
Dalam rapat internal tersebut, Abdurachman Amin menegaskan bahwa PWI Kaltim pada dasarnya adalah organisasi yang inklusif.
Pintu Sekretariat di Jalan Biola terbuka seluas-luasnya bagi pimpinan daerah, tokoh politik, hingga tokoh masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu pembangunan apa pun.
“Silakan saja datang dan berdiskusi, tetapi PWI tetap berdiri di garis netral,” tegas Rachman dengan nada mantap.
Poin krusial juga disampaikan oleh Duito Susanto, pengurus PWI yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Kaltim Post. Ia menggarisbawahi bahwa meski kunjungan Gubernur diperbolehkan, ada batasan tegas yang tidak boleh dilanggar.
Tanpa Pengkondisian: Tidak boleh ada upaya menggiring PWI ke dalam kepentingan politik tertentu.
Ekosistem Media: PWI berencana merangkul seluruh asosiasi pers yang ada di Kalimantan Timur dalam momentum tersebut agar tetap dalam satu frekuensi profesionalisme.
Peringatan senada datang dari Dirhan, pengurus lainnya yang mewanti-wanti agar keberadaan PWI tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sektoral.
Independensi adalah harga mati; PWI tidak boleh terseret dalam arus politik praktis, terutama di tengah momentum agenda-agenda strategis organisasi yang berkaitan dengan kesejahteraan wartawan.
Menutup pertemuan sore itu, Said Sahab kembali menegaskan posisi organisasi. PWI tidak dalam posisi menolak siapa pun yang ingin bertandang. Komunikasi tetap harus dibangun, namun kewaspadaan terhadap marwah profesi tetap menjadi prioritas utama.
Sebagai senior, saya hanya bisa berharap agar keterbukaan ini menjadi ruang edukasi politik yang sehat, bukan justru menjadi celah intervensi. Biarlah Jalan Biola No. 8 tetap menjadi rumah yang sejuk bagi independensi pers di Benua Etam. (rd)
