Jakarta, Solidaritas – Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat memutuskan untuk mengalihkan titik demonstrasi dari Gedung DPR/MPR RI menuju Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026) siang.
Perpindahan ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor. Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Suparno, menilai Wamenaker telah meremehkan aspirasi kaum buruh terkait polemik Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat.
Suparno menyoroti sebuah video yang viral di media sosial, memperlihatkan Afriansyah Noor sedang bertemu dan tertawa bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker dinilai justru mendukung kebijakan Gubernur yang menghapus rekomendasi UMSK, alih-alih menjembatani tuntutan buruh sesuai janji sebelumnya.
“Tentang kemarin ketemu sama KDM, dia ketawa-ketiwi di medsos. Bilang bahwa dia itu sudah terbiasa didemo, sehingga mendukung apa yang menjadi kebijakan Dedi Mulyadi tentang UMSK,” ujar Suparno di depan Gedung DPR RI sebelum bergerak ke Kemenaker.
Pernyataan Wamenaker yang mengaku “sudah terbiasa didemo” menjadi pemantik amarah massa. Suparno menegaskan bahwa sikap tersebut menunjukkan kurangnya empati terhadap nasib pekerja yang sedang memperjuangkan hak upahnya.
“Realitasnya setelah ketemu KDM, beda lagi bahasanya. Seolah-olah kebijakan KDM ini sudah benar dan menyampaikan sudah terbiasa untuk didemo oleh buruh,” tegasnya.
Aksi ini terjadi di tengah ketidakpastian hukum mengenai penetapan upah minimum tahun 2026. Buruh merasa dikhianati karena sebelumnya, saat aksi di Istana Negara, pihak Kemenaker sempat berjanji akan membantu memediasi tuntutan UMSK Jabar.
Namun, pertemuan terbaru antara Wamenaker dan Gubernur Jabar dianggap justru membenarkan penghapusan UMSK.
Selain masalah di Kemenaker, massa buruh juga menyatakan kekecewaannya terhadap anggota DPR RI. Meski sempat diundang masuk ke dalam gedung, ternyata para anggota dewan diketahui sudah meninggalkan lokasi, yang membuat buruh merasa aspirasi mereka tidak didengarkan secara serius di parlemen.
Hingga berita ini diturunkan, massa tengah melakukan pengawalan ketat di depan Gedung Kemenaker guna menuntut penjelasan resmi dan kepastian terkait regulasi upah sektoral tersebut. Red
