Samarinda, Solidaritas – Hujan yang turun di Kota Tepian kerap membawa kekhawatiran tersendiri bagi warga di kawasan dataran rendah. Selama ini, berbagai proyek fisik seperti perbaikan drainase, normalisasi sungai, hingga pembangunan kolam retensi terus dikebut untuk meredam genangan. Namun, upaya di wilayah hilir tersebut dinilai belum cukup jika “payung” alami di kawasan hulu tidak ikut dijaga.
Alih fungsi lahan yang kian masif, terutama di area perbukitan dan daerah tangkapan air, kini menjadi sorotan serius. Ketika ruang terbuka hijau berubah menjadi beton dan permukiman, air hujan kehilangan tempat untuk meresap dan langsung meluncur deras membebani saluran kota.
Keresahan ini turut disuarakan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. Pria yang akrab disapa Rohim ini mengingatkan bahwa menjaga kelestarian alam di bagian hulu sama pentingnya dengan membangun infrastruktur pengendali banjir.
“Harus ada ketegasan dari pemerintah kota. Kita harus berani mengambil langkah terkait hal ini,” ungkap Rohim, Sabtu (7/11/2026).
Sebagai langkah konkret jangka panjang, ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk mempertimbangkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin pembangunan perumahan dan pembukaan lahan di zona resapan air.
Menurutnya, anggaran besar yang dikucurkan untuk membenahi sungai dan drainase bisa menjadi sia-sia apabila bukit-bukit penahan air terus digerus.
“Kalau memang kawasan itu merupakan daerah tangkapan air, kawasan hijau, atau perbukitan, jangan sembarangan diberikan izin untuk pembangunan. Jangan sampai kita terus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki drainase dan melakukan normalisasi sungai, tetapi di sisi lain kawasan yang menjadi sumber limpasan air justru terus dibuka,” tuturnya.
Perubahan wajah perbukitan di Samarinda memang terlihat nyata di sejumlah titik. Rohim mencontohkan aktivitas pembukaan lahan di sekitar Simpang Air Hitam serta pemotongan bukit di kawasan Jalan AW Sjahranie. Perubahan kontur tanah di wilayah tersebut berpotensi mengubah arah aliran air dan memicu titik genangan baru di permukiman warga sekitar.
Baginya, setiap rencana pembangunan di lahan berkontur wajib melalui kajian lingkungan yang matang sejak awal, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan investasi.
“Kalau bukit dipotong, lahan dibuka, tentu ada perubahan terhadap aliran air. Ini harus dihitung sejak awal. Jangan sampai dampaknya baru dirasakan masyarakat setelah terjadi banjir,” tegasnya.
Pada akhirnya, penataan ruang kota diharapkan tetap berpihak pada keselamatan dan kenyamanan warga. Dengan memperketat pengawasan serta berani membatasi pembangunan di zona lindung, Samarinda diharapkan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tetap ramah dan aman bagi masyarakatnya saat musim hujan tiba. Adv









