Samarinda, Solidaritas – Di setiap sudut ruang kelas di Kota Samarinda, ribuan guru tetap setia berdiri mendampingi anak-anak didik menatap masa depan. Namun, di balik ketulusan pengabdian itu, ada kegelisahan yang membayangi dapur mereka ketika hak finansial yang dinanti tak kunjung tiba tepat waktu.
Situasi ini menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Kota Samarinda agar lebih peka melihat kondisi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan anggaran kesejahteraan guru benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama.
Menurut Ismail, perencanaan anggaran untuk tenaga pendidik seharusnya bisa berjalan lebih presisi tanpa drama keterlambatan. Pasalnya, jumlah guru penerima insentif sudah didata dan dikelompokkan jauh sebelum tahun anggaran dimulai, sehingga total kebutuhan dananya sudah terukur dengan jelas sejak awal.
“Jumlah guru penerima sudah masuk pendataan sebelum tahun anggaran dimulai. Artinya, kita sudah tahu berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk insentif tersebut,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Selasa.
Ke depan, ia berharap polemik pencairan yang tersendat ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkot Samarinda agar tidak terulang pada tahun anggaran mendatang. Ismail juga mengingatkan dengan tegas agar pos anggaran yang sudah dirancang bagi kesejahteraan guru tidak digeser atau dialihkan ke sektor lain yang bukan merupakan pelayanan dasar.
“Walaupun pemerintah memiliki skala prioritas lain, kami berharap insentif guru tetap menjadi salah satu program yang diprioritaskan Pemkot Samarinda,” pungkasnya.
Desakan untuk membenahi tata kelola anggaran pendidikan ini lahir dari realitas pahit di lapangan. Ketimpangan antara kewajiban mengajar yang tetap berjalan dan tertundanya pembayaran hak membuat sebagian guru berada dalam posisi terjepit.
Demi menutup kebutuhan hidup yang mendesak, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengambil jalan pintas berisiko.
“Haknya belum tertunaikan, sedangkan kewajibannya harus sudah diselesaikan. Akhirnya salah satu cara yang paling cepat diambil adalah ke pinjol,” ungkap Ismail menyoroti fenomena pinjaman daring (pinjol) di kalangan pendidik.
Berdasarkan data yang ia kantongi, sekitar 40 persen pengguna pinjaman online saat ini berasal dari kalangan guru. Angka yang memprihatinkan tersebut memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat, sekaligus menjadi alarm bahwa kesejahteraan pendidik di Kota Tepian membutuhkan perlindungan nyata.
Persoalan ini mencuat seiring mandeknya pelunasan insentif tambahan penghasilan (TTP) triwulan ketiga. Merujuk data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, total pengajuan dana insentif untuk periode Juli–September mencapai Rp15 miliar yang diperuntukkan bagi sekitar 6.100 guru non-ASN.
Namun, hingga kalender memasuki periode triwulan keempat, kas daerah baru mampu merealisasikan pencairan untuk porsi bulan Juli sebesar Rp5 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp10 miliar untuk melunasi hak para guru pada bulan Agustus dan September.
Sebelumnya, pihak Pemkot Samarinda menjelaskan bahwa kendala pencairan ini dipicu oleh kapasitas fiskal dan kondisi arus kas (cash flow) daerah yang sedang ketat sembari menanti kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, komitmen untuk menjaga ketenangan para guru dalam mengajar tetap dinanti agar kualitas pendidikan di Samarinda tidak ikut terdampak. Adv
