Samarinda, Solidaritas – Malam-malam di sejumlah ruas jalan protokol Kota Samarinda kini terasa lebih pekat dan mencekam. Jalur sibuk mulai dari Jalan Dr. Soetomo hingga Jalan Pahlawan terpaksa terbungkus kegelapan setelah jaringan kabel Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) bawah tanah ambles digondol komplotan maling.
Dari itu masyarakat diimbau untuk memperketat pengawasan lingkungan secara mandiri dengan tidak mudah percaya pada atribut luar, serta dituntut lebih peka dalam melaporkan segala indikasi pelanggaran hukum demi menjaga keamanan fasilitas publik
Akibat keterbatasan anggaran, perbaikan fasilitas publik yang vital ini pun belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Aksi nekat sindikat pencurian kabel bawah tanah yang juga menyasar Jalan AM Sangaji dan Jalan Hasan Basri ini seketika menyulut keresahan publik.
Bergerak cepat, aparat kepolisian kini telah mengamankan 37 terduga pelaku, di mana 4 di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara sisanya masih berstatus saksi.
Merespons rentetan kriminalitas yang merugikan hajat hidup orang banyak ini, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, angkat bicara pada Rabu (28/10/2026). Ia menegaskan bahwa aksi penjarahan fasilitas umum di tengah kota yang padat aktivitas ini semestinya bisa dicegah lebih dini.
“Pemerintah pasti memiliki masing-masing petugas di OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk mengawasi. Semestinya hal ini tidak terjadi ketika pengawasan optimal,” kritik Deni secara langsung.
Guna menutup ruang gerak para pelaku, Politisi Samarinda ini meminta pemerintah daerah memperkuat sistem keamanan digital. Salah satunya dengan memasang kamera pengawas (CCTV) yang aktif memantau titik-titik krusial jalan protokol selama 24 jam penuh.
Meski demikian, Deni menyadari teknologi saja tidak akan cukup tanpa adanya kepekaan dari lingkungan sekitar. Ia mengingatkan warga kota agar tidak mudah terkecoh dengan modus operandi para pelaku yang kerap kali menyamar menggunakan seragam dinas atau pekerja resmi saat melancarkan aksinya di pinggir jalan.
“Selain CCTV, peran masyarakat juga dibutuhkan. Jangan mudah percaya dengan mereka yang menggunakan atribut mengatasnamakan dinas ataupun pekerja. Ini menjadi peringatan kita semua, pentingnya meningkatkan pengawasan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja,” imbau Deni mengingatkan.
Lebih lanjut, Deni mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para komplotan yang telah tertangkap. Mengingat kasus penjarahan fasilitas publik ini bukan lagi yang pertama kali terjadi, ketegasan hukum menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Punishment (hukuman) itu perlu agar menjadi efek jera. Tapi di satu sisi juga pengawasan harus optimal untuk mencegah sebelum kejadian, karena pencurian ini sudah ke sekian kalinya,” pungkas Deni Hakim Anwar. Adv
