Samarinda, Solidaritas – Di balik dinding-dinding ruang rapat birokrasi, deretan piagam penghargaan dan angka-angka capaian kinerja sering kali menjadi kebanggaan yang dipamerkan.
Namun, bagi masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan macet, banjir, atau sulitnya akses fasilitas publik, lembaran kertas itu tidak banyak mengubah keadaan.
Bagi mereka, kesejahteraan sejati tidak diukur dari seberapa mentereng nilai raport administrasi pemerintah, melainkan dari apa yang benar-benar mereka rasakan di dapur dan di jalanan.
Gelisah akan potret tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, melayangkan sebuah pengingat penting. Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mencium adanya fenomena menarik dalam penyusunan program pembangunan di Kota Tepian.
Banyak program kerja yang diberi label “sangat prioritas” oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun setelah ditelisik, arahnya justru lebih banyak untuk mengejar pemenuhan indikator penilaian kinerja wali kota.
“Program-program yang masuk kategori sangat prioritas di beberapa OPD ternyata berkaitan dengan indikator kinerja wali kota. Ini menjadi catatan bagi kami,” ungkap Iswandi, Sabtu (27/6/2026).
Bagi Iswandi, mengejar target capaian kepala daerah bukanlah hal yang keliru. Namun, ia mengingatkan agar orientasi pembangunan tidak terjebak dalam lingkaran birokrasi yang kaku.
Dari meja kerjanya di parlemen, politikus PDIP ini menggarisbawahi tiga poin krusial untuk merombak kebijakan masa depan agar lebih membumi. Pertama, ia mendesak pemerintah agar melampaui target administrasi dengan tidak menjadikan indikator kinerja kepala daerah sebagai satu-satunya kompas tunggal dalam mengucurkan anggaran dan menentukan arah pembangunan.
Kedua, ia meminta setiap OPD menyusun program kerja yang berakar langsung dari jeritan warga dan lahir dari rahim persoalan riil di lapangan, sehingga esensinya benar-benar menyelesaikan masalah masyarakat bukan sekadar memburu angka penilaian atau piala penghargaan.
Terakhir, Iswandi menuntut perombakan total pada mekanisme penentuan skala prioritas demi menjaga kesucian anggaran publik, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat mengalir ke pos-pos yang lebih efektif, tepat sasaran, serta sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Menurut Iswandi, esensi tertinggi dari sebuah roda pemerintahan adalah kemaslahatan masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan yang sejati tidak boleh bersifat teoretis atau hanya indah saat dipaparkan dalam laporan akuntabilitas di atas meja dinas.
“Keberhasilan sebuah pemerintahan semestinya diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” tuturnya dengan nada persuasif.
Ia menaruh harapan besar agar pemerintah daerah segera berkaca dan membenahi kompas prioritasnya. Baginya, sudah saatnya kebijakan publik dilepaskan dari sekadar formalitas mengejar status.
“Jangan sampai orientasi program hanya mengejar indikator penilaian. Yang paling penting adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Iswandi. Adv
