Samarinda, Solidaritas – Demi menutup rapat celah kecurangan dan mencegah kisruh tahunan, Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak Dinas Pendidikan untuk memasifkan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Langkah ini dinilai krusial agar informasi petunjuk teknis (juknis) tidak sekadar mengendap di lingkungan sekolah atau media sosial, melainkan mampu menjangkau garda terdepan masyarakat secara transparan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, saat menghadiri Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik SPMB jenjang PAUD, SD, dan SMP di Arutala Ballroom Bapperida Kota Samarinda, Senin (25/5/2026).
Mewakili Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa regulasi mengenai kuota, daya tampung, hingga mekanisme jalur pendaftaran sebenarnya sudah terukur dengan baik. Masalahnya, efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan pihak pelaksana dan pemahaman orang tua murid di lapangan.
“Sebenarnya juknis sudah jelas, daya tampung juga sudah jelas. Tinggal bagaimana pelaksanaannya dan apakah masyarakat benar-benar memahami aturan itu,” ujar Puji.
Ia mengungkapan, setiap musim penerimaan siswa baru, meja legislatif selalu dibanjiri keluhan warga saat masa reses. Banyak orang tua yang mengeluh kesulitan menembus sekolah negeri tertentu, yang sekaligus merefleksikan belum meratanya fasilitas pendidikan di berbagai wilayah Samarinda.
Menyikapi hal itu, Puji menyoroti aparat Rukun Tetangga (RT) yang harus diposisikan sebagai ujung tombak informasi publik. Alur zonasi maupun afirmasi wajib disosialisasikan secara masif agar tidak memicu kebingungan.
Seperti dilakukan Edukasi Lintas Media artinya Informasi diminta tidak hanya mengandalkan platform digital, tetapi juga wajib memanfaatkan spanduk informatif fisik di area sekolah.
Membuat inovasi dengan melibatkan pengurus RT dengan memberikan edukasi yang menyasar langsung pengurus lingkungan, mengingat masih banyak perangkat RT yang belum memahami teknis pendaftaran.
“Yang harus dilakukan segera adalah memastikan akses Informasi yang Adil artinya dipastikan agar seluruh orang tua, termasuk yang terkendala akses internet, mendapatkan hak informasi yang sama,” kata Politisi Partai Demokrat ini.
Pada kesempatan itu Sri mengatakan bahwa DPRD Samarinda juga mengingatkan pemerintah kota untuk bijak dalam membangun sekolah negeri baru. Penambahan fasilitas sekolahan harus memperhitungkan keberlangsungan sekolah swasta agar tidak mati suri karena kekurangan murid.
Sebagai jalan tengah, legislatif kembali mengungkit usulan program subsidi silang biaya SPP bagi siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri agar dialihkan ke swasta.
Sayangnya, gagasan solutif tersebut belum terealisasi akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini, termasuk program bantuan pendidikan prasejahtera yang kelanjutannya belum jelas.
Di akhir penyampaiannya, Puji mengetuk kesadaran para orang tua agar bersikap bijak dan berlapang dada menerima hasil seleksi tanpa harus memaksakan kehendak melanggar jalur hukum.
“Kita harus mengetuk kesadaran orang tua agar tidak memaksakan anak masuk sekolah tertentu. Kadang ada yang mencoba mencari jalur belakang, nah ini yang harus dicegah bersama agar SPMB berjalan jujur dan adil,” pungkasnya. ADV
