Samarinda, Solidaritas – DPRD Kota Samarinda menekankan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 harus dibarengi dengan evaluasi nyata pada pelayanan publik.
Catatan krusial dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menggarisbawahi pentingnya percepatan pemenuhan hak dasar warga, terutama terkait distribusi air bersih dan optimalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Auditorium Nusantara Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin, Samarinda, Senin (25/5/2026).
Pada kesempatan itu, Helmi menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Samarinda yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Atas nama pimpinan DPRD Kota Samarinda, kami mengucapkan terima kasih atas penilaian dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Alhamdulillah, Pemerintah Kota Samarinda secara berturut-turut mampu mempertahankan opini WTP,” kata Helmi.
Meski demikian Helmio mengungkapkan bahwa pihak legislatif menilai tata kelola keuangan yang akuntabel wajib tecermin langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Samarinda.
Di balik raihan laporan administrasi yang rapi, hasil evaluasi mencatat beberapa aspek pelayanan publik yang butuh perhatian instan dari Pemerintah Kota Samarinda, Hak dasar warga akan air bersih tidak bisa menunggu lama. Dewan mendesak pemenuhan cakupan 100 persen dipercepat ke tahun 2027, memotong target awal di tahun 2029. Pasalnya, meski layanan sudah berkisar 84–85 persen, kestabilan distribusi di lapangan masih sering tersendat.
Selain itu lanjutnya ada masalah Penerangan jalan umum yang harus menjadi perhatian serius. Sorotan ini demi menjamin rasa aman warga saat bermobilitas di malam hari sekaligus memangkas potensi rawan kejahatan di sudut-sudut kota.
Helmi juga menekanya pentingnya pembangunan fisik, termasuk megaproyek Teras Samarinda, diharapkan tidak sekadar menjadi pajangan, melainkan segera beroperasi optimal demi mendongkrak denyut aktivitas publik.
Pada kesempatan itu Politisi Partai Gerindra ini mengatakan akan berkomitmen untuk tidak sekadar menjadikan evaluasi ini di atas kertas. Legislatif segera menjadwalkan agenda hearing (rapat dengar pendapat) bersama berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan tersebut ditujukan untuk memetakan solusi teknis, menindaklanjuti rekomendasi Pansus, serta memastikan kelemahan administratif maupun operasional tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya. Adv
