Jakarta, Solidaritas – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang menegaskan status Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Negara (IKN) memicu ruang diskusi baru. Bagi Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, ketetapan hukum ini bukanlah lampu merah yang menghentikan denyut pembangunan di Kalimantan Timur. Sebaliknya, momen ini dinilai sebagai kesempatan emas untuk menata ulang strategi pembangunan IKN agar berjalan lebih sehat, terukur, dan membumi.
Merespons putusan perkara nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Rabu (13/5), Romy mengajak masyarakat melihat dinamika ini secara positif. Baginya, kepastian konstitusi ini justru memberi napas lega bagi pemerintah untuk mempersiapkan transisi besar nasional tanpa harus terburu-buru oleh target jangka pendek.
“Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus kita hormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara,” ujar Romy di Jakarta, Kamis.
Menurut undang-undang, status Jakarta sebagai ibu kota akan tetap melekat hingga keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan resmi pemerintahan ke IKN resmi diterbitkan.
Di mata Romy, jeda waktu ini adalah ruang transisi yang sangat berharga untuk mematangkan segala lini, mulai dari kesiapan infrastruktur, penataan birokrasi, perhitungan fiskal, hingga adaptasi sosial-ekonomi masyarakat.
Alih-alih memaksakan fungsi penuh dalam waktu singkat, Romy mengusulkan sebuah pendekatan yang lebih organik. Ia menilai, untuk saat ini IKN bisa dioptimalkan secara bertahap, salah satunya dengan memfungsikannya sebagai kawasan istana kepresidenan strategis.
Format ini bukanlah hal baru dalam sejarah tata negara Indonesia. Romy mencontohkan keberadaan istana-istana kepresidenan di daerah lain yang selama ini sukses menyokong agenda negara.
“Seperti Istana Bogor, Istana Cipanas maupun Istana Tampaksiring, sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional,” tuturnya memberikan gambaran analogi yang segar.
Lebih jauh, politisi ini membayangkan masa depan IKN bukan sekadar sebagai deretan gedung perkantoran beton yang kaku. IKN memiliki cetak biru besar untuk bertransformasi menjadi green capital—sebuah simbol pusat tata kelola pemerintahan modern yang berbasis lingkungan dan energi bersih.
Dengan posisi strategisnya, Nusantara berpotensi kuat menjadi motor transisi energi nasional, pusat penguatan ketahanan pangan, sekaligus kiblat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Namun, mewujudkan mimpi besar tersebut membutuhkan kesabaran dan fondasi yang kokoh.
Romy mengingatkan bahwa megaproyek ini adalah warisan peradaban untuk masa depan, sebuah investasi jangka panjang bangsa yang tidak boleh mengorbankan stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat demi mengejar ambisi sesaat.
“Yang terpenting adalah bagaimana proses transisinya dilakukan secara konstitusional, realistis, efisien, dan tetap menjaga stabilitas nasional serta kepentingan rakyat Indonesia,” pungkasnya penuh optimisme. Red/Ant
