Samarinda, Solidaritas – Bagi masyarakat prasejahtera, menerima Bantuan Sosial (Bansos) tentu menjadi angin segar yang meringankan beban hidup. Namun, bagaimana jika bantuan tersebut tidak hanya habis untuk makan sehari-hari, melainkan menjadi jembatan untuk keluar dari garis kemiskinan?
Semangat itulah yang kini sedang diembat oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur. Mereka tidak ingin sekadar mengulurkan tangan lalu pergi. Lebih dari itu, ada komitmen kuat untuk menemani para penerima manfaat lewat pendampingan berkelanjutan agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi.
Langkah ini menjadi sebuah kerja keroyokan yang manis antara Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Tujuannya satu: memutus mata rantai ketergantungan agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak kepada media mengatakan bahwa pendekatan Dinsos saat ini jauh lebih humanis karena berorientasi pada peningkatan kapasitas finansial masyarakat.
Lewat program pemberdayaan ekonomi, warga tidak hanya diberi modal, tetapi juga fasilitas dan pelatihan gratis untuk mengasah keterampilan mereka agar bisa menambah penghasilan harian.
“Program ini sudah berjalan baik oleh Dinas Sosial provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Pendekatannya memang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi,” kata Andi pada Kamis (14/5/2026).
Dengan bekal keterampilan dan modal usaha ini, harapannya masyarakat punya bantalan ekonomi yang stabil. Pelan tapi pasti, mereka bisa memenuhi kebutuhan dapur dari hasil keringat sendiri.
Selain itu lanjut Andi , Dinsos Kaltim sadar betul, memberikan modal tanpa bimbingan sering kali membuat program menguap begitu saja. Oleh karena itu, kunci sukses dari gerakan ini ada pada kehadiran para tenaga pendamping yang telaten mengawal warga di lapangan.
Andi memastikan, setiap penerima manfaat tidak berjalan sendirian. Mereka dipantau secara berkala agar fasilitas usaha yang diberikan benar-benar dipakai untuk kegiatan produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif yang sifatnya sesaat.
Agar pengawasan ini berjalan rapi dan adil, Dinsos Kaltim memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai kompas utama mereka.
“Seluruh penerima beserta jenis program yang diterima telah terdata secara rapi dalam DTKS. Dengan data tersebut, proses penyaluran hingga evaluasi program pemberdayaan ini dapat dilakukan secara terukur dan sangat tepat sasaran,” pungkas Andi menyudahi obrolan. Red
Andi Muhammad Ishak,, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Foto : Ist
