Samarinda, Solidaritas – Angka-angka hasil sensus seringkali dianggap sebagai deretan data kaku yang hanya tersimpan rapi di dalam laci meja birokrasi. Namun, menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, DPRD Kota Samarinda melontarkan sebuah pesan penting: data tersebut adalah milik publik dan harus menjadi navigasi bagi pertumbuhan ekonomi warga.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronni Pasie kepada media , menegaskan bahwa nilai sejati dari sebuah sensus terletak pada keterbukaannya. Baginya, data ekonomi daerah adalah gambaran utuh yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, mulai dari pemerintah hingga pedagang kecil.
“Data ini nantinya tidak hanya untuk pemerintah saja, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh sektor swasta maupun masyarakat,” ujar Novan pada Selasa (28/4/2026).
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti fenomena klasik di dunia usaha lokal, di mana banyak pelaku bisnis masih mengandalkan “insting” atau sekadar mengikuti tren tanpa dasar yang kuat. Akibatnya, ketidakpastian seringkali menjadi hambatan besar bagi keberlanjutan usaha.
Hadirnya Sensus Ekonomi 2026 diharapkan bisa menjadi “kompas” baru. Dengan akses data yang transparan, pelaku usaha bisa membaca tren pasar, melihat peluang yang belum terjamah, hingga memetakan tantangan di depan mata.
“Kalau pelaku usaha punya akses data, mereka bisa melihat peluang dan tantangan dengan lebih jelas. Sensus ini bisa jadi rujukan agar mereka tidak lagi berjalan dalam ketidakpastian,” jelas Novan.
Tak hanya bagi pemain lama, transparansi data hasil sensus juga dianggap sebagai magnet bagi masuknya modal baru ke Kota Tepian. Menurut Novan, investor tidak akan mau “membeli kucing dalam karung”. Mereka membutuhkan potret ekonomi yang jelas dan akurat sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
“Investor tentu butuh data yang jelas sebelum masuk. Ini jadi peluang besar bagi daerah jika kita bisa menyajikan gambaran yang transparan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Novan menitipkan pesan kuat kepada pemerintah agar memastikan sistem akses data nantinya dibuat semudah mungkin. Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 tidak sekadar menjadi rutinitas sepuluh tahunan yang menghasilkan tumpukan dokumen, melainkan pendorong pertumbuhan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan.
“Jangan sampai data ini hanya berhenti di pemerintah. Harus bisa diakses dan digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.Red
