Samarinda, Solidaritas – Angin segar sekaligus catatan kritis mewarnai proyek ambisius Terowongan Samarinda. Pada Senin (2/2/2026), rombongan Komisi III DPRD Kota Samarinda menyisir lokasi proyek, mulai dari sisi inlet di Jalan Sultan Alimuddin hingga outlet di Jalan Kakap, untuk melihat langsung sejauh mana progres penanganan pascalongsor yang sempat menyita perhatian publik.
Ketua Komisi III, Deni Hakim, mengungkapkan bahwa sidak ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya memastikan keamanan masyarakat di atas segalanya.
“Kami ingin memastikan pekerjaan lanjutan berjalan sesuai rencana dan benar-benar menjamin keselamatan warga, dan harapanya bisa dilakukan uji coba saat lebaran” Kata Deni dengan nada optimis namun waspada.
Pada kunjungan yang diikuti sejumlah Anggota Komisi III dan pihak kontraktor dari PT Pembangunan Perumahan (PP) terdapat kabat baik yakni struktur perpanjangan terowongan yang dikerjakan oleh PT PP kini sudah menampakkan wujudnya.
Sisi inlet telah diperpanjang sekitar 72 meter, sementara sisi outlet bertambah 54 meter. Secara teknis, dinding beton setebal 50 sentimeter ini diklaim kokoh untuk menahan beban tanah di sekelilingnya.
Namun, di balik beton yang kokoh, muncul angka yang cukup mengejutkan. Pihak kontraktor mengusulkan rencana regrading atau penataan ulang lereng di sisi inlet dengan estimasi biaya mencapai Rp90 miliar.
Deni Hakim pun mengernyitkan dahi. Baginya, angka tersebut sangat fantastis, mengingat penguatan struktur awal sudah menelan biaya sekitar Rp32 miliar.
“Angka Rp 90 miliar ini tentu sangat besar. Logikanya, struktur tambahan yang ada harusnya sudah mampu menahan pergerakan tanah. Kami butuh kejelasan rincian urgensinya agar anggaran efektif,” tegas Deni.
Terlepas dari debat anggaran, harapan besar mulai muncul. DPRD kini tengah mendorong percepatan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) agar terowongan ini tidak sekadar jadi pajangan. Ada target manis yang dibidik: uji coba fungsional terbatas saat momen Lebaran 2026 nanti.
“Kami ingin ada kepastian jadwal. Harapannya, paling tidak saat Lebaran masyarakat sudah bisa mencoba, sekaligus membuktikan bahwa terowongan ini memang aman dilewati,” tambah Deni.
Sidak kali ini tidak hanya bicara soal aspal dan beton. Anggota dewan juga mendengar keluhan “tetangga” proyek. Di area SMP 9, air limpasan hujan dilaporkan sering mengganggu aktivitas sekolah. Begitu juga di RT 9 Sungai Dama, drainase yang buntu menjadi ancaman genangan bagi warga.
Sikap tegas pun diambil. Dinas PUPR Samarinda diminta segera membenahi sistem drainase agar proyek besar ini tidak membawa masalah baru bagi lingkungan sekitar.
“Intinya, kenyamanan masyarakat harus sepaket dengan kemegahan strukturnya. Semuanya harus jelas dan terukur,” tutup Deni.
Kini, bola ada di tangan pemerintah kota untuk memastikan mimpi warga Samarinda memiliki terowongan yang aman dan bebas macet bisa segera terwujud tanpa kendala anggaran yang membengkak. Red
