Samarinda, Solidaritas – Komitmen besar untuk membebaskan kawasan Loa Janan dari jerat banjir tahunan tampaknya akan segera terlaksana. Upaya penanggulangan banjir di wilayah perbatasan lintas daerah ini resmi memasuki babak baru setelah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, dan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, duduk bersama mencari jalan keluar.
Persoalan proyek sodetan penanganan banjir di kawasan Loa Janan, Kutai Kartanegara, yang sempat memicu kekhawatiran warga kini mulai menemukan titik terang. Jalan keluar ini disepakati setelah kedua kepala daerah tersebut menggelar rapat koordinasi dan meninjau langsung lokasi proyek di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, pada Sabtu (3/10/2026).
Pertemuan strategis ini sekaligus menjadi jawaban atas penolakan sebagian warga yang cemas jika debit air dari sodetan baru justru akan memperparah genangan di wilayah pemukiman mereka, terutama saat air Sungai Mahakam sedang pasang.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa hasil peninjauan lapangan ini melahirkan skema penanganan yang komprehensif, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Strategi ini diambil demi mengutamakan keselamatan dan meredam kekhawatiran masyarakat.
“Kita akhirnya berada pada kesimpulan atau titik temu yang bisa didapatkan dari pertemuan ini,” kata Andi Harun dengan nada optimis usai pertemuan.
Melalui kesepakatan baru ini, pembangunan sodetan dari Sungai Loa Lah menuju Sungai Loa Janan dipastikan tetap berjalan secara fisik. Namun, fungsinya tidak akan langsung diaktifkan secara penuh sebelum kapasitas tampung sungai di hilir selesai ditata. Artinya, tidak akan ada limpasan air yang dipaksakan mengalir ke wilayah tetangga.
“Jadi kegiatan tetap jalan, tapi fungsinya tidak akan dilakukan sampai kegiatan di sana normal. Sekarang kami selesaikan dulu yang jangka pendek biar polemik antar-masyarakat ini berakhir,” tegas Andi Harun.
Sementara proyek jangka pendek berjalan, tantangan sesungguhnya menanti pada rencana jangka menengah dan panjang, yakni fokus pada normalisasi Sungai Loa Janan Ulu. Proses ini diakui jauh lebih kompleks karena tidak hanya urusan teknis pengerukan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial kemasyarakatan di area hilir.
“Yang menengah dan panjangnya ini agak sedikit kompleks. Ada masalah sosialnya, yakni relokasi atau pergantian (ganti rugi). Karena menyangkut tentang sektor hilir, sungainya memang harus dinormalisasi,” urai Andi Harun.
Mengingat kompleksitasnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) disepakati untuk turun tangan menjadi penanggung jawab utama (leading sector). Pemprov Kaltim bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) akan merumuskan serta mengeksekusi penanganan lanjutan tersebut agar terintegrasi dengan baik.
Di sisi lain, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memberikan apresiasi tinggi atas kepekaan dan kebesaran hati Pemerintah Kota Samarinda. Pemkot Samarinda dinilai sangat bijak karena turut memperhitungkan dampak lingkungan yang bisa menimpa wilayah Kutai Kartanegara akibat proyek sodetan ini.
Aulia membeberkan fakta di lapangan bahwa sekitar 70 persen wilayah Desa Loa Janan Ulu selama ini memang kerap terendam banjir, terutama saat siklus air pasang datang. Oleh karena itu, pembuatan pintu air sebagai pengendali arus dinilai menjadi harga mati yang sangat vital.
“Kami akan pasang pintu air, sehingga selama Sungai Loa Janan Ulu ini belum dinormalisasi, debit air sodetan tidak akan menambah volume dan tidak menimbulkan dampak buruk ke masyarakat yang ada di sekitar,” jelas Aulia Rahman.
Menatap ke depan, Aulia berharap tim gabungan yang telah dibentuk lintas daerah ini bisa bekerja secara efektif, cepat, dan solid. Sinergi yang kuat diharapkan mampu menuntaskan pengerjaan fisik sekaligus penanganan dampak sosial secara paralel.
“Kami berharap tim yang sudah dibentuk ini bisa menjalani fungsi dengan baik, sehingga di tahun 2027 ini semua bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik,” pungkas Aulia. Red
