Kutai Kartanegara, Solidaritas – Di tengah hamparan rawa-rawa Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara (Kukar), berdiri megah sebuah jembatan beton dengan bentang gagah sepanjang 420 meter. Namanya Jembatan Pela. Infrastruktur ini dibangun dengan satu janji besar: memutus rantai keterisolasian yang selama puluhan tahun membelenggu masyarakat di pedalaman Kukar.
Namun, janji itu kini terasa getir. Meskipun secara fisik jembatan bernilai fantastis—mencapai Rp117 miliar yang digelontorkan sejak awal 2000-an—telah rampung 100 persen, Jembatan Pela ibarat monumen kesia-siaan. Ia berdiri kokoh, tetapi belum bisa digunakan.
Secara geografis, Jembatan Pela adalah kunci. Ia dirancang untuk menghubungkan Desa Sangkuliman dan Desa Pela, membuka akses krusial bagi dua kecamatan yang selama ini terpisah oleh luasnya aliran Sungai Mahakam dan danau-danau di sekitarnya: Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis.
Bagi warga setempat, jembatan ini adalah urat nadi yang dinanti-nanti. Keterhubungan akses darat dengan wilayah lain, terutama menuju Jembatan Martadipura dan ibu kota kabupaten di Tenggarong, adalah mimpi lama. Terbukanya isolasi berarti kelancaran mobilitas, denyut ekonomi yang lebih kencang di sektor pertanian, perdagangan, hingga jasa.
Lantas, apa yang membuat jembatan semegah ini mandek? Jawabannya terletak pada ironi pembangunan infrastruktur di negeri ini: absennya jalan pendekat.
Jembatan Pela selesai dibangun sekitar tahun 2004, tetapi kedua ujungnya kini hanya terhubung dengan lahan kosong dan rawa. Dari sisi Desa Sangkuliman, dibutuhkan jalan penghubung sepanjang 4 kilometer menuju Kota Bangun Seberang. Sementara dari sisi Pela, jalan pendekat sepanjang 3,5 kilometer mutlak diperlukan untuk menyambung ke jalan utama menuju Jembatan Martadipura.
Tanpa jalan-jalan penghubung ini, fungsionalitas Jembatan Pela nol besar. Anggaran ratusan miliar rupiah seolah membeku di atas sungai, menunggu sentuhan akhir yang tak kunjung tiba.
Dilema Jembatan Pela menjadi cerminan kompleksitas pembangunan di daerah dengan topografi menantang seperti Kukar. Di satu sisi, ada semangat pemerataan pembangunan. Di sisi lain, perencanaan yang kurang terintegrasi membuat proyek vital ini belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang telah lama mendambakannya.
Kini, warga di pedalaman Muara Muntai dan Muara Wis masih menanti. Mereka berharap, pemerintah daerah segera menyelesaikan “pekerjaan rumah” jalan pendekat, agar jembatan yang gagah itu benar-benar bisa berfungsi sebagai pemutus isolasi dan membuka babak baru kesejahteraan ekonomi di jantung Kalimantan Timur.
Penulis : Arian/ Penggiat Media
