Kutai kartanegara, Solidaritas – Di balik suasana hangat pertemuan di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kamis (15/1/2026), terselip sebuah pesan mendalam tentang martabat dan identitas. Meski pintu maaf telah dibuka lebar oleh Sultan Adji Muhammad Arifin bagi Gubernur Kaltim, sebuah catatan serius ditinggalkan untuk menjadi bahan renungan kolektif.
Persoalan posisi duduk dalam agenda kenegaraan ternyata bukan sekadar urusan teknis kursi atau tata letak ruangan. Bagi Kesultanan dan masyarakat Kutai, hal tersebut adalah simbol penghormatan terhadap marwah adat yang telah mengakar selama berabad-abad.
Sultan Adji Muhammad Arifin memberikan catatan serius karena insiden serupa dilaporkan telah terjadi lebih dari satu kali. Kejadian yang menyinggung rasa keadilan adat ini ternyata pernah dialami sebelumnya, termasuk saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bagi Sultan, ini adalah alarm bagi instansi terkait untuk melakukan evaluasi total. Beliau berharap ke depan, tidak ada lagi protokol yang abai terhadap eksistensi tokoh adat setempat. Harapannya sederhana namun prinsipil: agar martabat adat istiadat tidak kembali tercederai oleh alasan miskomunikasi atau kelalaian administratif.
Suasana di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kelurahan Panji, terasa berbeda pada Kamis (15/1/2026) sore. Di balik dinding kayu yang kokoh dan sarat sejarah, sebuah pertemuan penting berlangsung untuk merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terusik oleh persoalan protokoler.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, datang menyambangi Sultan Adji Muhammad Arifin untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Langkah ini diambil sebagai respons atas polemik posisi duduk Sang Sultan yang berada di barisan belakang saat kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Balikpapan, Senin (12/1/2026) lalu.
Pertemuan yang berlangsung hangat selama hampir dua jam, mulai pukul 16.50 hingga 18.25 WITA, itu disambut langsung oleh Sultan beserta keluarga besar Kesultanan. Rudy Mas’ud dengan tulus mengakui adanya kekeliruan protokoler akibat miskomunikasi antara pihak daerah dan pusat.
“Kami menyampaikan penyesalan mendalam. Pemprov Kaltim menaruh hormat sepenuhnya kepada Kesultanan Kutai sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Kami berjanji akan lebih teliti menghormati adat istiadat dalam setiap kegiatan resmi ke depan,” tegas Rudy.
Sementara itu Sultan Adji Muhammad Arifin pun menunjukkan kebesaran hatinya. Ia menerima itikad baik sang Gubernur dan menilai kehadiran Rudy sebagai bentuk nyata tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyatnya.
Pangeran Noto Negoro, Heriansyah, mengingatkan bahwa urusan protokoler bukan sekadar teknis kursi, melainkan soal menjaga perasaan masyarakat Kutai.
“Adat istiadat wajib dipedomani dalam setiap agenda resmi. Peristiwa ini berdampak luas bagi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi simbol adat,” ungkapnya.
Pertemuan sore itu diakhiri dengan semangat baru untuk memastikan bahwa di masa depan, kemajuan zaman dan agenda kenegaraan harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap akar budaya yang telah menjaga tanah Kalimantan Timur selama berabad-abad. Red
