DPRD Samarinda

Bukan Sekadar Urusan Alat Kontrasepsi, Komisi IV Dorong Kampung KB Jadi Solusi Masalah Sosial dari Hulu

Bagikan

Samarinda, Solidaritas – Di tengah masyarakat, istilah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) kerap kali dipersepsikan sebatas program pembagian alat kontrasepsi atau upaya pengendalian angka kelahiran semata.
Padahal, Komisi IV DPRD Kota Samarinda memandang konsep ini jauh lebih luas, yakni sebagai benteng utama dalam membangun ketahanan masyarakat dari unit terkecilnya, yaitu keluarga.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan bahwa Kampung Keluarga Berkualitas dirancang menjadi ruang kolaborasi besar lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui wadah ini, berbagai layanan dasar mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga diharapkan dapat bersatu padu di tingkat lingkungan.
Menurutnya, cakupan persoalan yang dihadapi keluarga di perkotaan sangatlah kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan Kampung KB dinilai tidak adil jika hanya dibebankan sendirian kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
“Semua OPD bisa berkontribusi di situ, termasuk anggarannya. Jadi, bukan hanya tanggung jawab DP2KB, tetapi seluruh masyarakat Kota Samarinda juga ikut bertanggung jawab membentuk kampung berkualitas,” papar Sri Puji Astuti saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Bagi politisi Partai Demokrat ini,  menghidupkan konsep kolaboratif ini dinilai sangat mendesak untuk menekan berbagai kerawanan sosial di Kota Tepian. Puji menilai, maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak kriminalitas tidak muncul di ruang hampa.
Semuanya berakar dari rapuhnya fondasi pendidikan, minimnya akses kesehatan, serta himpitan ekonomi keluarga. Bagi Puji, memperkuat peran keluarga di tingkat kampung adalah langkah paling logis untuk memutus mata rantai persoalan tersebut sebelum telanjur membesar.
“Ujung-ujungnya kita ingin menyelesaikan masalah dari hulunya. Semua masalah sosial, budaya, dan sosial ekonomi itu ada di hulu. Ketika pendidikan rendah, kesehatan rendah, ekonomi juga tidak baik, akhirnya muncul berbagai persoalan di masyarakat,” tegasnya.
Semangat untuk menyatukan gerak lintas OPD tersebut sebenarnya sudah coba diwujudkan melalui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Regulasi usulan DP2KB ini diharapkan menjadi napas buatan bagi puluhan Kampung KB di Samarinda yang kondisinya memprihatinkan.
Dari total 59 Kampung KB yang telah terbentuk, sebagian besar justru berjalan di tempat dan kehilangan arah sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda hingga hari ini.
“Selama ini kita punya 59 kampung KB. Tetapi sejak sebelum Covid sampai sekarang tidak berkembang. Bahkan bisa dikatakan mati suri. Dengan adanya usulan ini, sebenarnya kita ingin menghidupkan kembali kampung-kampung tersebut,” jelas Puji.
Namun, harapan untuk memiliki payung hukum tersebut terpaksa harus bersabar sedikit lebih lama. Raperda Kampung Keluarga Berkualitas belum dapat masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027 akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Untuk 2027 ini, sebenarnya masing-masing komisi diberi minimal dua usulan. Tetapi kita melihat kemampuan fiskal juga terbatas, apalagi ada efisiensi. Jadi, kemungkinan kita hanya mengusulkan satu,” ungkap Puji.
Selain menimbang isi kas daerah, DPRD Samarinda saat ini juga masih fokus menuntaskan tanggungan Raperda tahun 2026 yang tahapannya belum rampung, termasuk agenda uji publik serta koordinasi bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM. Adv

Bagikan

Related Posts