Samarinda, Solidaritas – Pendidikan adalah fondasi masa depan, namun kenyamanan anak-anak saat menuntut ilmu sering kali harus berbenturan dengan realitas anggaran daerah. Di Samarinda, keterbatasan dana akibat kebijakan efisiensi memaksa pemerintah dan legislatif untuk lebih selektif dalam membenahi fasilitas pendidikan yang rusak.
Meski demikian tidak semua usulan bisa diakomodasi sekaligus, sehingga penentuan skala prioritas menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran.
Berdasarkan data dari Komisi IV DPRD Samarinda, terdapat proyeksi rehabilitasi ringan untuk sekitar 35 Sekolah Dasar (SD) dan 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil setelah serangkaian kunjungan lapangan mengungkap potret buram sejumlah fasilitas pendidikan di Kota Tepian.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menceritakan pengalamannya saat turun langsung melihat kondisi di lapangan. Dari satu kecamatan ke kecamatan lain, ia masih menemukan ruang kelas yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari kerusakan ringan hingga yang membutuhkan renovasi berat.
“Kalau saya ke lapangan, itu dari setiap kecamatan, misalnya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu perbaikan. Ini nanti kita usulkan semua,” ujar Sri Puji.
Arus usulan perbaikan sejatinya terus mengalir deras melalui berbagai pintu. Mulai dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan hingga kota, hingga melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) para anggota dewan yang menyerap langsung aspirasi warga. Sayangnya, tumpukan proposal perbaikan ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan finansial daerah.
Situasi ini kian menantang setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih jeli memilah data dan melihat kondisi riil di lapangan.
Alokasi pembiayaan yang bersumber dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik harus diarahkan kepada sekolah yang tingkat kerusakannya paling darurat.
“Karena ada efisiensi, tentunya kami pilih lagi yang prioritas yang mana,” tambah Sri Puji menekankan pentingnya asas urgensi ketimbang sekadar menyetujui seluruh permintaan yang masuk.
Dilema penundaan ini salah satunya dirasakan di SMPN 24 Samarinda. Rencana perbaikan sekolah tersebut sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan program anggaran. Meski telah mendapatkan lampu hijau, realisasinya masih menggantung karena proyek tersebut belum memasuki tahapan lelang.
Sri Puji pun mengakui belum bisa memastikan kapan pengerjaan fisik akan dimulai akibat kendala administratif ini.
Menghadapi tantangan ini, Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Mereka akan terus mengawal setiap usulan perbaikan fasilitas sekolah yang belum terealisasi agar tetap masuk dalam dokumen perencanaan anggaran periode berikutnya.
Harapannya, meski harus mengantre dalam daftar prioritas, setiap anak di Samarinda nantinya bisa belajar di ruang kelas yang aman dan nyaman. Adv









