Samarinda,Solidaritas– Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang mulai mendapat perhatian serius DPRD Samarinda. Kondisi minim hujan dinilai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan perkebunan serta permukiman padat penduduk.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pihaknya telah mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat cuaca kering.
“Dua hari yang lalu saya ikut Zoom dari pemerintah pusat. Arahnya memang untuk memantau masalah lamanya tidak hujan. Jadi rawan kebakaran itu tentu pasti ada,” ujar Helmi pada Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, potensi kebakaran bukan sekadar kekhawatiran. Sejumlah kejadian dalam beberapa hari terakhir menjadi pengingat bahwa kondisi lahan kering harus diwaspadai. Kebakaran juga sempat terjadi di wilayah Tenggarong serta di sekitar ruas Tol Samarinda-Balikpapan.
Ia meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan perkebunan dan wilayah padat penduduk, lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu api.
“Kalau musim kemarau yang panjang seperti ini, apalagi di daerah-daerah yang gersang, cepat apinya menyebar,” katanya.
Tak hanya mengimbau masyarakat, DPRD Samarinda juga mulai memperkuat pemantauan di lapangan.
Ia menyebut masing-masing anggota dewan yang berada di daerah pemilihan akan turut memantau kondisi wilayah dan segera melaporkan apabila ditemukan situasi yang mengkhawatirkan.
“Laporan tersebut nantinya akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Samarinda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk apabila diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat,”ungkapnya.
Menariknya, DPRD juga memastikan aspek anggaran untuk kondisi darurat telah menjadi perhatian. Helmi mengatakan pemerintah memiliki ruang anggaran yang dapat digunakan apabila terjadi kondisi darurat, meski ia enggan menyebutkan nominalnya.
“Kalau bicara budgeting, yang namanya darurat pasti disiapkan. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi,” tegasnya.
Ia berharap langkah antisipasi tersebut cukup untuk mencegah terjadinya kebakaran besar selama periode kemarau. Menurutnya, pencegahan tetap menjadi pilihan utama dibandingkan harus mengeluarkan anggaran besar ketika bencana sudah terjadi.
“Yang jelas ada (anggaran darurat),” pungkas Helmi. Adv
