Samaridna, Solidaritas – Musim penerimaan sekolah selalu menjadi momen mendebarkan bagi setiap orang tua. Di Samarinda, riuh rendah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 kini tengah menjadi perbincangan hangat, memicu harap-harap cemas di banyak kepala keluarga yang ingin mengantarkan anak-anak mereka ke gerbang sekolah impian.
Melihat fenomena tahunan ini, Komisi I DPRD Kota Samarinda langsung pasang badan. Legislator Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengetuk pintu hati Pemerintah Kota Samarinda agar mengawal ketat setiap jengkal proses PPDB. Ia berharap, tahun ini tidak ada lagi drama birokrasi atau polemik yang menguras emosi warga.
“Kita semua ingin proses ini berjalan adil, transparan, dan patuh aturan. Ini bukan sekadar angka kuota, tapi tentang hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tutur Ronal hangat saat berbagi pandangan di Gedung DPRD Samarinda.
Bukan rahasia lagi jika jalur prestasi akademik sering kali memicu kebingungan di meja makan keluarga. Ronal menangkap keresahan para orang tua yang masih meraba-raba dasar penilaian seleksi tahun ini.
Ada simpang siur informasi yang membuat dahi berkerut: apakah kelulusan bakal ditakar dari Tes Kemampuan Akademik (TKA), ataukah dari akumulasi nilai rapor merah-hijau si anak selama duduk di bangku Sekolah Dasar (SD)?
Bagi Ronal, kunci utama dari kusutnya informasi ini adalah keterbukaan. Pemerintah daerah dituntut untuk menyeragamkan informasi tujuannya adalah untuk memastikan agar tidak ada lagi orang tua yang tersesat oleh kabar burung.
Selain itu pemerintah juga diminta untuk membuka posko pejelasan yang ramah dan mudah dipahami publik, khususnya terkait proses sistem gugur secara transparan guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Selain jalur prestasi, perhatian Ronal juga tertuju pada bangku-bangku kosong di jalur afirmasi—sebuah kuota khusus yang dirancang sebagai jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau kelompok tertentu.
Ia berpesan dengan sangat agar kuota ini dijaga kesuciannya. Jangan sampai hak anak-anak yang membutuhkan justru hangus atau telanjur dialihkan ke jalur lain hanya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Sembari menatap dibukanya jalur domisili (zonasi) pada akhir Juni ini, Ronal mengingatkan semua pihak untuk bersiap mengantisipasi lonjakan sistem dan sengketa jarak rumah.
DPRD Samarinda berjanji tidak akan menjadi penonton pasif. Mereka akan terus mengawal dan mengetuk pintu ruang-ruang kelas hingga seluruh proses PPDB usai, memastikan bahwa di Samarinda, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan bertumbuh. Adv
