Samarinda, Solidaritas- Alokasi anggaran daerah rawan terbuang sia-sia akibat penyusunan program kerja instansi yang cenderung hanya menjadi pemanis program, tanpa menyentuh akar persoalan riil yang dihadapi masyarakat bawah.
Akibatnya Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, melayangkan kritik keras terhadap penyusunan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda. Ia menilai, masih banyak program yang diklaim demi kepentingan publik namun faktanya melenceng jauh dari aspirasi nyata pelaku usaha di lapangan.
Kritik tajam tersebut disampaikan Iswandi usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi anggaran bersama Diskumi Samarinda. Dirinya mendesak agar paradigma instansi pemerintah dalam memperlakukan anggaran diubah total.
Iswandi menegaskan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi target laporan administratif di atas kertas.
“Program harus lahir dari kebutuhan masyarakat. Perencanaan itu seharusnya diawali dengan pemetaan masalah yang dihadapi koperasi dan UMKM, agar alokasi anggaran efektif dan dampaknya terukur,” tegas Iswandi.
Menurutnya, jika instansi terkait menutup mata dari dinamika lapangan, maka anggaran daerah hanya akan terbuang sia-sia tanpa membawa perubahan ekonomi yang signifikan bagi para pelaku usaha kecil.
Berdasarkan serapan aspirasi masyarakat, Komisi II DPRD Samarinda merumuskan lima aspek utama yang mendesak untuk diadopsi oleh Diskumi ke dalam prioritas kebijakan ke depan, meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM seperti pemberian pelatihan teknis yang relevan dengan tren industri saat ini.
Selain itu lanjut Iswandi adalah Pendampingan Usaha dengan cara memberikan pengawalan pelaku usaha secara berkala dan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan sekali bubar. Kemudian memberikan pelatihan pemasaran digital.
“Tujuan utama dari transformasi digital adalah untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal ke tingkat nasional hingga internasional, kemudian mempermudah jalur bantuan modal yang selama ini kerap dikeluhkan sulit dijangkau pedagang kecil,” urai Iswandi.
Yang lebih utama lanjut politisi PDIP Kota Samarinda ini adalah pengutaan kelembagaan dengan cara pembenahan tata kelola internal koperasi agar lebih sehat dan akuntabel.
Dari itu Iswandi memperingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih peka dalam menyerap jeritan para pelaku usaha mikro di Samarinda.
“Jangan hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi turns out tidak sesuai kebutuhan mereka,” cetus Iswandi.
DPRD Samarinda memastikan akan mengawal ketat penyusunan rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya agar tidak ada lagi program titipan yang minim asas manfaat. Adv
