{"id":9182,"date":"2025-12-31T00:52:33","date_gmt":"2025-12-31T00:52:33","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=9182"},"modified":"2025-12-31T01:16:06","modified_gmt":"2025-12-31T01:16:06","slug":"pasar-pagi-samarinda-kembali-beroperasi-pemkot-fokus-tata-penempatan-pedagang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2025\/12\/31\/pasar-pagi-samarinda-kembali-beroperasi-pemkot-fokus-tata-penempatan-pedagang\/","title":{"rendered":"Pasar Pagi Samarinda Kembali Beroperasi, Pemkot Fokus Tata Penempatan Pedagang"},"content":{"rendered":"
Samarinda, Solidaritas <\/strong>\u2013 Pasar Pagi Samarinda kini mulai difungsikan kembali meski tanpa seremoni peresmian. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memutuskan untuk mengoperasikan pasar lebih awal guna mempercepat aktivitas ekonomi, sembari menyempurnakan kendala teknis dan penataan pedagang di lapangan.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
<\/div>\n
Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas, menjelaskan bahwa proses pendistribusian kios telah mencapai tahap signifikan. Dari total 1.804 kios pada tahap pertama, sekitar 92 persen pedagang telah menerima kunci.<\/div>\n
<\/div>\n
\u201cDari 1.804 kios itu, sekitar 92 persen pedagang sudah mencabut undian. Artinya, mayoritas sudah memegang kunci dan bisa langsung mulai berjualan,\u201d ujar Marnabas.<\/div>\n
<\/div>\n
Meski operasional mulai berjalan, Pemkot mengakui adanya ketidaksesuaian penempatan pedagang berdasarkan jenis usaha. Ditemukan kasus pedagang eceran yang menempati lantai atas, sementara pedagang grosir berada di area yang tidak sesuai peruntukannya.<\/div>\n
<\/div>\n
\u201cMisalnya, pedagang eceran seharusnya di lantai empat, tapi malah mendapat tempat di lantai enam atau tujuh. Ini akan kami evaluasi dan pindahkan ke lantai bawah. Pedagang eceran jangan sampai tercampur dengan grosir karena perbedaan pola transaksi dan harga bisa mematikan usaha pedagang kecil,\u201d tegasnya.<\/div>\n
<\/div>\n
Marnabas menambahkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk melakukan inventarisasi ulang guna menyelesaikan masalah tersebut. Sinkronisasi data antara jenis usaha (grosir\/eceran) dengan lokasi kios menjadi prioritas utama saat ini.<\/div>\n
<\/div>\n
Beberapa kendala penempatan disinyalir muncul akibat kesalahan input data saat proses digitalisasi, baik karena kendala sistem maupun kekeliruan pengguna. Namun, ia memastikan bahwa pedagang pada tahap pertama ini adalah mereka yang memiliki Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB) dan terbukti aktif.<\/div>\n
<\/div>\n
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 2.500 pedagang di Pasar Pagi. Sekitar 700 pedagang sisanya akan masuk pada tahap kedua. Tahap susulan ini diperuntukkan bagi pedagang yang memiliki SKTUB namun sudah tidak aktif, serta penyelesaian kasus perbedaan nama data dengan pengguna asli di lapangan.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
<\/div>\n
\u201cArahan Pak Wali Kota, tahap pertama harus tuntas dulu. Kami tidak ingin menunda operasional hanya karena menunggu tahap kedua yang proses validasinya lebih lama. Jadi, kita jalan dengan data yang sudah siap,\u201d jelas Marnabas.<\/div>\n
<\/div>\n
Mengenai peresmian secara seremonial, Pemkot memastikan agenda tersebut tetap akan dilaksanakan setelah kondisi operasional pasar dinilai stabil dan kondusif.<\/div>\n
<\/div>\n
\u201cKita operasikan dulu. Jika semuanya sudah tertata rapi dan aman, baru kita gelar seremoni. Insya Allah awal tahun (2025),\u201d pungkasnya. Pia<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Samarinda, Solidaritas \u2013 Pasar Pagi Samarinda kini mulai difungsikan kembali meski tanpa seremoni peresmian. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memutuskan untuk mengoperasikan pasar lebih awal guna mempercepat aktivitas ekonomi, sembari menyempurnakan kendala teknis dan penataan pedagang di lapangan.\u00a0 Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas, menjelaskan bahwa proses pendistribusian kios telah mencapai tahap signifikan. Dari total 1.804 kios […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9188,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-9182","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9182"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9182\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9184,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9182\/revisions\/9184"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}