{"id":6801,"date":"2025-07-16T02:35:06","date_gmt":"2025-07-16T01:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=6801"},"modified":"2025-07-21T02:37:18","modified_gmt":"2025-07-21T01:37:18","slug":"wah-rt-mau-kuliah-di-um","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2025\/07\/16\/wah-rt-mau-kuliah-di-um\/","title":{"rendered":"Wah, RT Mau Kuliah di UM"},"content":{"rendered":"

Catatan Rizal Effendi<\/strong><\/p>\n

PARA KETUA RT di Balikpapan sedang bersemangat mau kuliah di kampus Universitas Mulia (UM). Ini gara-gara ada sosialisasi program Gratispol yang dilaksanakan UM di kampusnya yang megah di Jalan Letjen TNI Maulani No 9, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan\u00a0 beberapa hari lalu.<\/p>\n

\u201cAlhamdulillah<\/em> para Ketua RT bersemangat sampai mau ikut kuliah di kampus kita,\u201d ujar Direktur Eksekutif UM Dr Agung Sakti Pribadi, SH, MH ikut bersemangat.<\/p>\n

Sosialisasi itu dilakukan Agung melalui Ketua RT agar mereka menyampaikan kepada warganya ada program kuliah gratis (Gratispol) dari Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas\u2019ud (Harum) bagi anak-anak Kaltim baik yang kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta seperti di UM.<\/p>\n

\u201cDengan mengundang Ketua RT, kami ingin menepis\u00a0 keraguan di masyarakat.\u00a0 RT adalah ujung tombak di lingkungan, mereka paling memahami kondisi warganya,\u201d katanya.<\/p>\n

Program ini, kata Agung boleh dibilang satu-satunya di Indonesia. Bahkan yang dilaksanakan di UM dikembangkan lagi menjadi program \u201cGratispol Plus.\u201d \u201cJadi tidak usah bingung lagi kalau kuliah di UM,\u201d tandasnya.<\/p>\n

Dia menjelaskan, program Gratispol Gubernur Harum ditandai dengan pemberian subsidi biaya kuliah sebesar Rp5 juta\u00a0 per semester. Jadi dana itu hanya untuk UKT atau SPP saja.<\/p>\n

UKT adalah Uang Kuliah Tunggal sebagai biaya yang harus dibayar mahasiswa setiap semester, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.<\/p>\n

Agung menjelaskan, subsidi dari Gubernur Harum sebesar Rp5 juta tidak otomatis semuanya gratis. Karena tiap Perguruan Tinggi (PT) besarnya UKT berbeda-beda. Jadi kalau ada selisih kurang, maka masih menjadi beban mahasiswa.<\/p>\n

Ia memberi contoh biaya UKT Program Studi \u00a0Manajemen di UM sebesar Rp7 juta. Jika dipotong subsidi Rp5 juta dari Gubernur Harum, maka Rp2 juta sisanya tetap harus dibayar oleh para mahasiswa yang bersangkutan.<\/p>\n

Program \u201cGratispol Plus\u201d yang dikembangkan UM memberi subsidi tambahan dari kantong UM sendiri. Jadi sisanya Rp2 juta tadi tidak perlu dibayar mahasiswa. Termasuk juga penghapusan uang gedung. Caranya mahasiswa tersebut harus mendapat \u00a0rekomendasi dari Ketua RT, bahwa dia benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. \u201cKuota di program ini UM siap memfasilitasi 100 mahasiswa baru,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Program Gratispol Gubernur Harum juga memberi batasan umur maksimal. Untuk S1 tidak lebih berusia 25 tahun. Untuk S2 30 tahun dan S3 hanya mereka yang usianya 35 tahun. Di luar batas umur yang ditentukan tidak bisa ikut di program tersebut.<\/p>\n

Para Ketua RT mengaku senang dan mengapresiasi undangan dari UM untuk menjelaskan program Gratispol dari Gubernur Harum. \u201cKami belum pernah mendapat penjelasan seperti ini dari berbagai pihak termasuk perguruan tinggi lain soal program Gratispol,\u201d kata mereka.<\/p>\n

SIAP TERIMA 800 ORANG<\/p>\n

Agung menjelaskan, pada tahun akademik\u00a0 2025\/2026 ini kampus UM akan menerima 800 mahasiswa baru dari beberapa prodi. Di antaranya D3 Sistem Informasi, \u00a0S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S1 Pendidikan Guru PAUD dan S1 Farmasi.<\/p>\n

Bulan Februari lalu, UM meluncurkan 4 prodi baru yang siap mencetak generasi technopreneur<\/em> uandal. Keempat prodi baru itu adalah S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri dan S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian.<\/p>\n

Pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan secara online melalui website atau datang langsung ke Front Office UM di lantai 1 Gedung White Campus UM di Jl Letjen TNI ZA Maulani. Batas terakhir pendaftaran sampai akhir bulan Agustus mendatang.<\/p>\n

UM saat ini dipimpin seorang rektor yang berpengalaman dengan sejumlah dosen berkualitas. Rektor UM sekarang adalah Prof Dr Ir Muhammad Ahsin Rifa\u2019i, M.Si, guru besar Ilmu Pertanian\/Kelautan dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin. \u201cSaya siap ikut membangun dan mengembangkan UM Balikpapan,\u201d katanya bertekad.<\/p>\n

Gara-gara adanya penjelasan soal program Gratispol itu, mengundang minat para ketua RT ingin ikut berkuliah di UM. Menurut Agung, mereka tengah merancang Program Perkuliahan Eksekutif. \u201cSedang kami persiapkan skemanya, insyaallah<\/em> minggu depan sudah bisa dirilis,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia juga menginformasikan kepada ketua RT bahwa UM sudah meluncurkan program pengabdian masyarakat yang dinamai Smart RT. Yaitu program komunikasi agar ketua RT di Balikpapan lebih cerdas memajukan warganya dan memecahkan berbagai masalah. \u201cKami sudah belajar dari Pemkot Surabaya,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Sebagai mantan wali kota, saya diminta Agung bicara pada sosialisasi terakhir dengan RT dari Kecamatan Balikpapan Utara. Saya bilang para ketua RT harus aktif membantu warganya terutama anak-anak yang ingin sekolah dan bekerja. Wilayah Balikpapan Utara sekarang ini sangat strategis, karena menjadi wilayah industri, pendidikan dan paling dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jangan sampai warga Balikpapan Utara hanya jadi penonton saja.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Catatan Rizal Effendi PARA KETUA RT di Balikpapan sedang bersemangat mau kuliah di kampus Universitas Mulia (UM). Ini gara-gara ada sosialisasi program Gratispol yang dilaksanakan UM di kampusnya yang megah di Jalan Letjen TNI Maulani No 9, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan\u00a0 beberapa hari lalu. \u201cAlhamdulillah para Ketua RT bersemangat sampai mau ikut kuliah di kampus […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6802,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[165],"tags":[],"class_list":["post-6801","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6801"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6801\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6803,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6801\/revisions\/6803"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}