{"id":12906,"date":"2026-11-10T22:32:35","date_gmt":"2026-11-10T22:32:35","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=12906"},"modified":"2026-11-11T00:37:38","modified_gmt":"2026-11-11T00:37:38","slug":"revitalisasi-pasar-pagi-samarinda-anhar-ingatkan-pemkot-jangan-abaikan-pedagang-di-kawasan-sekitar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/11\/10\/revitalisasi-pasar-pagi-samarinda-anhar-ingatkan-pemkot-jangan-abaikan-pedagang-di-kawasan-sekitar\/","title":{"rendered":"Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda, Anhar Ingatkan Pemkot Jangan Abaikan Pedagang di Kawasan Sekitar"},"content":{"rendered":"

Samarinda,Solidaritas- <\/strong>Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik dan estetika kawasan, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sekitar pasar.<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan Anhar, anggota Komisi IV DPRD Samarinda. Ia menilai, pembangunan kawasan Pasar Pagi harus memberikan dampak ekonomi secara menyeluruh, termasuk bagi pedagang yang telah lama menjalankan usaha secara turun-temurun di kawasan tersebut.<\/p>\n

Menurut Anhar, pusat perdagangan Pasar Pagi bukan hanya berada di dalam gedung utama, melainkan juga mencakup lingkungan sekitarnya yang selama ini menjadi ruang transaksi ekonomi masyarakat.<\/p>\n

“Output daripada pembangunan itu kan ada akses atau dampak ekonomi kepada masyarakat sesuai bidang masing-masing. Ketika ada revitalisasi Pasar Pagi, itu bukan hanya pasar, tetapi masyarakat di sekitar pasar juga merupakan bagian dari nadi ekonomi,” ujarnya.<\/p>\n

Ia menyebut, keberadaan pedagang emas, pedagang kelontong hingga pelaku usaha lainnya di sekitar Pasar Pagi merupakan bagian dari ekosistem perdagangan yang perlu diperhatikan dalam proses penataan kawasan.<\/p>\n

Anhar berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat menghadirkan konsep penataan yang tetap mengakomodasi aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai, estetika kawasan dan keberlangsungan usaha pedagang semestinya dapat berjalan beriringan.<\/p>\n

Menurutnya, sejumlah daerah telah menerapkan konsep penataan kawasan yang tetap memberikan ruang bagi pedagang kaki lima maupun pedagang kecil untuk beraktivitas.<\/p>\n

“Kita berharap Pemerintah Kota Samarinda juga seperti itu. Jangan hanya mengutamakan estetika, tetapi bagaimana memberikan akses positif terhadap ekonomi masyarakat di kawasan tersebut,” tegasnya.<\/p>\n

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan pembenahan sejumlah gang di kawasan Pinang Babaris. Namun, ia berharap penataan kawasan Pasar Pagi secara keseluruhan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih mengedepankan komunikasi dan menghindari gesekan dengan masyarakat.<\/p>\n

Selain persoalan aktivitas perdagangan, Anhar turut menyinggung persoalan kepemilikan ruko dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sebelumnya menjadi bagian dari dinamika revitalisasi Pasar Pagi.<\/p>\n

Ia mengungkapkan, sebelumnya pemerintah kota pernah menawarkan skema pembangunan kembali ruko bagi pemilik yang memiliki sertifikat. Namun, tawaran tersebut tidak sepenuhnya mendapat persetujuan dari para pemilik.<\/p>\n

Anhar menilai, masyarakat yang turut berkontribusi dalam proses penataan kawasan, khususnya pemilik ruko, perlu mendapatkan penghargaan yang layak.
\nSalah satu opsi yang pernah ia sampaikan adalah melalui mekanisme pembebasan lahan, tukar guling, maupun kompensasi dengan nilai yang disepakati bersama.<\/p>\n

“Kalau misalnya ada pembebasan dan sebagainya, kita berikan penghargaan kepada mereka. Karena mereka juga turut memberikan kontribusi. Itu yang harus kita hargai,” jelasnya.<\/p>\n

Ia menambahkan, persoalan tersebut seharusnya dapat dibicarakan dengan mengedepankan kepentingan bersama, sehingga penataan kawasan tidak mengabaikan hak dan aspirasi masyarakat yang telah lama berada di lokasi tersebut.<\/p>\n

Ia juga menilai revitalisasi Pasar Pagi merupakan proyek penataan kawasan yang membutuhkan komitmen dan perencanaan jangka panjang. Ia mengakui, pembangunan dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah di tengah keterbatasan fiskal daerah tentu memiliki tantangan tersendiri.<\/p>\n

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bangunan yang lebih modern dan tertata, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.<\/p>\n

Menurutnya, dinamika antara pemerintah dan masyarakat dalam proses revitalisasi menjadi hal yang perlu diselesaikan melalui komunikasi yang baik.<\/p>\n

“Harapan kita ada aura baru, ada rona baru di sekitar Pasar Pagi dalam penataannya, tanpa ada riak seperti saat ini. Tanpa benturan dan perdebatan sengit antara masyarakat, pemerintah kota, maupun pihak-pihak terkait,” ungkapnya.<\/p>\n

Ia mengakui, kondisi saat ini menjadi dilema karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan konsep penataan yang dilakukan pemerintah. Namun, ia menilai niat pemerintah untuk membenahi kawasan tersebut juga perlu dipahami.<\/p>\n

Karena itu, ia berharap pemerintah tetap membuka ruang dialog dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.<\/p>\n

“Bagaimanapun nasi sudah menjadi bubur, ya bagaimana buburnya itu harus enak dimakan. Artinya, sekarang bagaimana kita mencari solusi terbaik agar penataan ini tetap berjalan dan masyarakat juga tidak dirugikan,” pungkasnya. Adv<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Samarinda,Solidaritas- Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik dan estetika kawasan, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sekitar pasar. Hal tersebut disampaikan Anhar, anggota Komisi IV DPRD Samarinda. Ia menilai, pembangunan kawasan Pasar Pagi harus memberikan dampak ekonomi secara menyeluruh, termasuk bagi pedagang […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12907,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-12906","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dprd-samarinda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12906"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12906\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12908,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12906\/revisions\/12908"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12907"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}