{"id":12595,"date":"2026-09-22T16:58:46","date_gmt":"2026-09-22T15:58:46","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=12595"},"modified":"2026-09-22T16:58:46","modified_gmt":"2026-09-22T15:58:46","slug":"pemkot-samarinda-siapkan-penggabungan-sejumlah-opd-anhar-miskin-struktur-kaya-fungsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/09\/22\/pemkot-samarinda-siapkan-penggabungan-sejumlah-opd-anhar-miskin-struktur-kaya-fungsi\/","title":{"rendered":"Pemkot Samarinda Siapkan Penggabungan Sejumlah OPD, Anhar: Miskin Struktur, Kaya Fungsi"},"content":{"rendered":"

Samarinda,Solidaritas\u2014<\/strong> Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana melakukan penataan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya efisiensi birokrasi dan penguatan fungsi pelayanan pemerintahan.<\/p>\n

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2026, yang digelar di Kantor DPRD Kota Samarinda, pada Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n

Dalam kesempatan itu, Andi Harun mengungkapkan rencana Pemkot Samarinda melakukan penggabungan sejumlah perangkat daerah.
\nSalah satunya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) yang direncanakan akan disatukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA).<\/p>\n

Selain itu, Pemkot Samarinda juga berencana melakukan penataan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsi pendidikan akan difokuskan pada pembangunan pendidikan masa depan melalui Dinas Pendidikan.
\nSementara fungsi kebudayaan akan ditarik dan direncanakan untuk disatukan dengan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata. Dalam penataan tersebut, fungsi pariwisata nantinya akan dipisahkan untuk memperkuat kelembagaan yang menangani sektor pariwisata dan kebudayaan.<\/p>\n

Rencana tersebut mendapat respons positif dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar.
\nMenurut Anhar, penggabungan sejumlah OPD merupakan langkah yang dapat mendorong efisiensi birokrasi, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.<\/p>\n

\u201cKalau bisa digabung, ngapain dipecah-pecah. Dari dulu sebenarnya kita memberikan saran dari pemimpin-pemimpin sebelum wali kota ini,\u201d ujar Anhar.<\/p>\n

Ia menilai konsep penataan kelembagaan yang mengedepankan prinsip \u201cmiskin struktur, kaya fungsi\u201d dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan.<\/p>\n

\u201cNah, setelah saya mendengar tadi beliau menyampaikan langsung itu, saya pikir itu langkah yang sangat cerdas, langkah yang sangat solutif juga,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah perlu mencari berbagai langkah efisiensi, termasuk melalui penataan dan penggabungan perangkat daerah yang memiliki fungsi beririsan.<\/p>\n

\u201cDi tengah ketidakberdayaan fiskal daerah ini, tentu temanya adalah miskin struktur, kaya fungsi. Untuk apa juga banyak-banyak kalau bisa digabung dan kerjanya sama,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Terkait rencana tersebut, Anhar menyebut proses penggabungan OPD nantinya tetap akan dibahas bersama DPRD Samarinda sesuai mekanisme yang berlaku.<\/p>\n

Ketika ditanya mengenai kemungkinan struktur OPD hasil penataan tersebut mulai diterapkan pada 2027, Anhar mengatakan hal terpenting adalah adanya langkah konkret dari pemerintah daerah.<\/p>\n

\u201cYa mau kapan, yang jelas sudah ada langkah konkret yang akan diambil oleh Saudara Wali Kota. Menyangkut masalah penggabungan-penggabungan OPD atau dinas itu kan kita harus dukung. Kita harus sepakat itu,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ia menambahkan, penggabungan OPD bukan sekadar persoalan struktur organisasi, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.<\/p>\n

\u201cDi tengah-tengah kemampuan fiskal daerah yang begitu sulit saat ini, salah satu langkah penggabungan itu efisiensi juga. Makanya saya katakan tadi, artinya di dalam struktur organisasi pemerintahan itu lebih baik miskin struktur tapi kaya fungsi,\u201d jelas Anhar.<\/p>\n

Anhar juga mengungkapkan bahwa gagasan mengenai penyederhanaan OPD sebenarnya telah lama disampaikan, termasuk pada masa kepemimpinan wali kota sebelumnya.
\nIa mencontohkan keberadaan perangkat daerah yang menangani urusan pertanahan dan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Menurutnya, fungsi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan tugas.<\/p>\n

\u201cKalau saya dari dulu, jauh sebelum wali kota, dari dulu itu kita sampaikan. Supaya OPD-OPD, termasuk pertanahan dan IMTN. Ngapain? Lebih baik masuk di ATR, di Perkim atau di PUPR seperti dulu,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia berpandangan, penyederhanaan kelembagaan perlu terus dikaji agar struktur pemerintahan tidak terlalu gemuk, namun tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara optimal.<\/p>\n

\u201cKan sudah ada kelurahan, ada kecamatan. Kita ini kota. Itu juga kalau perlu dilebur, bisa dipertimbangkan,\u201d pungkasnya. Adv<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Samarinda,Solidaritas\u2014 Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana melakukan penataan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya efisiensi birokrasi dan penguatan fungsi pelayanan pemerintahan. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2026, yang digelar di Kantor DPRD Kota Samarinda, pada Senin […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12596,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-12595","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dprd-samarinda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12595"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12595\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12597,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12595\/revisions\/12597"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}