{"id":12218,"date":"2026-08-18T15:39:11","date_gmt":"2026-08-18T14:39:11","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=12218"},"modified":"2026-08-18T15:56:10","modified_gmt":"2026-08-18T14:56:10","slug":"beban-kerja-menumpuk-dan-krisis-asn-keahlian-komisi-iv-dprd-dorong-pemisahan-disporapar-samarinda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/08\/18\/beban-kerja-menumpuk-dan-krisis-asn-keahlian-komisi-iv-dprd-dorong-pemisahan-disporapar-samarinda\/","title":{"rendered":"Beban Kerja Menumpuk dan Krisis ASN Keahlian, Komisi IV DPRD Dorong Pemisahan Disporapar Samarinda"},"content":{"rendered":"
Samarinda, Solidaritas –<\/strong>\u00a0Mengelola potensi olahraga sekaligus menghidupkan pesona pariwisata dalam satu atap bukanlah perkara mudah. Tantangan berat inilah yang kini tengah dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda.<\/div>\n
<\/div>\n
Melihat beban kerja yang kian membengkak, Komisi IV DPRD Samarinda menilai sudah saatnya struktur organisasi ini dievaluasi secara mendalam melalui opsi pemisahan dinas.<\/div>\n
<\/div>\n
Aspirasi tersebut disuarakan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih. Ia mengungkapkan bahwa penggabungan urusan pemuda, olahraga, dan pariwisata memicu beban kerja organisasi yang teramat besar.\u00a0 Kondisi ini kian pelik lantaran tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.<\/div>\n
<\/div>\n
“Itu memang salah satu usulan Komisi IV. Kami ingin mengusulkan agar Dinas Olahraga dipisahkan lagi dengan Dinas Pariwisata,” ujar Riska di hadapan media.<\/div>\n
<\/div>\n
Menariknya, Riska menggarisbawahi bahwa akar masalah di tubuh Disporapar tidak melulu soal minimnya anggaran daerah. Persoalan yang jauh lebih krusial justru terletak pada krisis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi spesifik di bidangnya.<\/div>\n
<\/div>\n
Saat ini, peta pembagian urusan dinas di Samarinda memang cukup unik,\u00a0 urusan kebudayaan melekat pada Dinas Pendidikan, sementara pariwisata berpasangan dengan olahraga.<\/div>\n
<\/div>\n
Ketimpangan fokus pun mulai terasa ketika pejabat yang paham seluk-beluk pariwisata memasuki masa pensiun, di sisi lain pucuk pimpinan dinas memiliki latar belakang kuat di bidang olahraga.<\/div>\n
<\/div>\n
“Jadi kendalanya bukan hanya anggaran, tetapi juga kekurangan ASN dan kekurangan tenaga yang sesuai dengan keahliannya,” tutur Riska menjelaskan situasi di lapangan.<\/div>\n
<\/div>\n
Dampak dari ketimpangan ini sudah mulai terlihat nyata. Beberapa agenda tahunan yang sejatinya dirancang sebagai wadah prestasi atlet sekaligus magnet promosi wisata daerah, kini dilaporkan tidak lagi berjalan dengan performa maksimal. Jika dibiarkan berlarut-larut, Komisi IV khawatir banyak program strategis pemerintah kota yang akan mandek di tengah jalan.<\/div>\n
<\/div>\n
Meski urgensinya cukup mendesak, Riska menegaskan bahwa memilah satu dinas menjadi dua tidak boleh dilakukan secara serampangan atau terburu-buru. Dibutuhkan kajian akademis yang matang, perhitungan struktur organisasi yang presisi, hingga analisis kemampuan kas daerah.<\/div>\n
<\/div>\n
“Itu menjadi salah satu prioritas yang akan kami usulkan, tentu melalui berbagai perhitungan,” pungkasnya menyiratkan sikap optimistis sekaligus penuh kehati-hatian.<\/div>\n
<\/div>\n
Melalui pembenahan struktur ini, Komisi IV berharap sektor olahraga dan pariwisata di Kota Tepian tidak lagi saling berebut perhatian, melainkan mampu tumbuh mandiri dengan ruang gerak yang jauh lebih leluasa. Adv<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Samarinda, Solidaritas –\u00a0Mengelola potensi olahraga sekaligus menghidupkan pesona pariwisata dalam satu atap bukanlah perkara mudah. Tantangan berat inilah yang kini tengah dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda. Melihat beban kerja yang kian membengkak, Komisi IV DPRD Samarinda menilai sudah saatnya struktur organisasi ini dievaluasi secara mendalam melalui opsi pemisahan dinas. Aspirasi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12219,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-12218","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dprd-samarinda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12218"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12218\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12220,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12218\/revisions\/12220"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12219"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}