{"id":12033,"date":"2026-07-29T16:58:14","date_gmt":"2026-07-29T15:58:14","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=12033"},"modified":"2026-07-29T17:02:10","modified_gmt":"2026-07-29T16:02:10","slug":"koperasi-desa-merah-putih-harus-dikawal-jangan-sampai-tujuan-mulia-tercoreng","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/07\/29\/koperasi-desa-merah-putih-harus-dikawal-jangan-sampai-tujuan-mulia-tercoreng\/","title":{"rendered":"Koperasi Desa Merah Putih Harus Dikawal, Jangan Sampai Tujuan Mulia Tercoreng"},"content":{"rendered":"

Oleh\u00a0 Pandhu Samudra\/ Founder Rumah Harapan Rakyat Kaltim<\/strong><\/p>\n

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.<\/p>\n

Gagasan ini patut diapresiasi karena menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses permodalan, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian lokal.<\/p>\n

Namun, sebesar apa pun cita-cita sebuah program, keberhasilannya tetap bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan yang efektif.<\/p>\n

Belakangan ini, Rumah Harapan Rakyat Kaltim menerima keluhan dari sejumlah masyarakat di Kalimantan Timur yang mengaku belum menerima pembayaran atas jasa yang telah mereka berikan dalam proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.<\/p>\n

Apabila informasi tersebut benar, maka kondisi ini perlu segera mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berwenang.<\/p>\n

Persoalan keterlambatan pembayaran tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif semata. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil, penyedia jasa, hingga tenaga kerja yang menggantungkan penghasilannya dari pekerjaan tersebut. Ketika hak mereka belum dipenuhi, kepercayaan publik terhadap program pemerintah pun berpotensi menurun.<\/p>\n

Hal ini juga menjadi sinyal penting bahwa fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program harus diperkuat. Setiap aliran dana yang digunakan untuk pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n

Transparansi bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.<\/p>\n

Rumah Harapan Rakyat Kaltim mendorong pemerintah, aparat pengawas internal, serta instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini, khususnya apabila terdapat laporan mengenai pembayaran yang belum diselesaikan.<\/p>\n

Klarifikasi kepada publik dan penyelesaian hak-hak para pihak yang terlibat merupakan langkah penting agar persoalan tidak berlarut-larut.<\/p>\n

Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan laporan dan pengaduan secara aman tanpa rasa khawatir. Partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.<\/p>\n

Kita semua tentu berharap Koperasi Desa Merah Putih menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa, bukan justru meninggalkan persoalan baru di lapangan. Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik pula.<\/p>\n

Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program nasional bukan hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, tetapi juga dari terpenuhinya hak masyarakat, transparansi penggunaan anggaran, dan terjaganya kepercayaan publik<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh\u00a0 Pandhu Samudra\/ Founder Rumah Harapan Rakyat Kaltim Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Gagasan ini patut diapresiasi karena menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses permodalan, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian lokal. […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12034,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[165],"tags":[],"class_list":["post-12033","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12033"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12033\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12036,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12033\/revisions\/12036"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}