{"id":12008,"date":"2026-07-28T15:31:13","date_gmt":"2026-07-28T14:31:13","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=12008"},"modified":"2026-07-28T15:31:13","modified_gmt":"2026-07-28T14:31:13","slug":"tali-baja-buaya-muara-dan-jembatan-impian-yang-terjebak-aturan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/07\/28\/tali-baja-buaya-muara-dan-jembatan-impian-yang-terjebak-aturan\/","title":{"rendered":"Tali Baja, Buaya Muara, dan Jembatan Impian yang Terjebak Aturan"},"content":{"rendered":"
Kutai Kartanegara, Solidaritas – <\/strong><\/strong>Keinginan warga untuk memiliki jembatan yang layak terbentur oleh status hukum tanah yang mereka pijak. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda mengonfirmasi bahwa lokasi penyeberangan tersebut membelah dua status kawasan yang bertolak belakang.<\/div>\n
<\/div>\n
“Sisi sebelah selatan adalah permukiman sah Desa Santan Ulu. Namun, sisi sebelah utara adalah bagian dari Kawasan Hutan Lindung Bontang yang sudah ditetapkan sejak tahun 1987,” ujar Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, Anwar, pada Selasa (28\/7\/2026).<\/div>\n
<\/div>\n
Fakta hukum inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Kukar tidak bisa asal membangun infrastruktur fisik. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa melanggar batas hutan lindung adalah hal yang mustahil secara regulasi.<\/div>\n
<\/div>\n
“Daerah itu hutan lindung. Masa kita membuat jembatan menuju kawasan hutan lindung?” ungkap Aulia jujur.<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n
Menghadapi situasi pelik ini, Pemkab Kukar memilih jalan mitigasi kemanusiaan sejak Maret 2026. Selidik punya selidik, ada sekitar 12 kepala keluarga yang sebenarnya memiliki rumah sah di area permukiman selatan, namun memilih mendirikan bangunan di seberang sungai demi dekat dengan kebun sawit atau ladang mereka.<\/div>\n
<\/div>\n
Kini, Bupati Aulia mengetuk hati para orang tua untuk membalik pola mobilitas harian demi keselamatan anak-anak mereka.<\/div>\n
<\/div>\n
“Kami mendorong warga kembali tinggal di rumah asalnya di sisi permukiman. Aktivitas berkebun tetap bisa dilakukan di seberang. Jadi, biarlah orang tuanya yang mondar-mandir menyeberang untuk bekerja, bukan anak-anak yang harus bertaruh nyawa setiap hari untuk sekolah,” tutur Aulia hangat.<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n
Pemerintah daerah memastikan tidak tinggal diam dan terus mencari jalan tengah yang humanis. Saat ini, Pemkab Kukar sedang intens bernegosiasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memperjuangkan skema perhutanan sosial.<\/div>\n
<\/div>\n
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang: memberikan kepastian hukum bagi warga untuk tetap bisa mencari nafkah di tanah negara, tanpa harus merusak fungsi kelestarian hutan lindung.<\/div>\n
<\/div>\n
Kisah di Desa Santan Ulu adalah pengingat bahwa di balik pemenuhan kebutuhan fasilitas publik, ada aturan lingkungan yang wajib dijaga demi masa depan bumi yang lebih luas. Kini, bola hangat ada di tangan kesadaran bersama, mengetatkan sabuk keselamatan anak, sembari menunggu restu dari pusat untuk ruang hidup yang lebih aman. Red<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kutai Kartanegara, Solidaritas – Keinginan warga untuk memiliki jembatan yang layak terbentur oleh status hukum tanah yang mereka pijak. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda mengonfirmasi bahwa lokasi penyeberangan tersebut membelah dua status kawasan yang bertolak belakang. “Sisi sebelah selatan adalah permukiman sah Desa Santan Ulu. Namun, sisi sebelah utara adalah bagian dari […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11272,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-12008","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kutai-kartanegara"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12008"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12008\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12009,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12008\/revisions\/12009"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11272"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}