{"id":11982,"date":"2026-07-26T15:37:22","date_gmt":"2026-07-26T14:37:22","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=11982"},"modified":"2026-07-26T15:37:33","modified_gmt":"2026-07-26T14:37:33","slug":"rudy-vs-andi-harun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/07\/26\/rudy-vs-andi-harun\/","title":{"rendered":"Rudy vs Andi Harun"},"content":{"rendered":"

Catatan Rizal Effendi<\/strong><\/p>\n

HUBUNGAN\u00a0 Gubernur Kaltim Rudy Mas\u2019ud dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun sepertinya tidak baik-baik saja. Ini sudah lama diketahui publik. Perseteruan mereka sepertinya berbau persaingan. Tampaknya persaingan yang bermuara ke \u00a0Pilgub Kaltim 2029 mendatang.<\/p>\n

Soalnya orang mempridiksi Andi Harun akan melangkah ke sana. Dia sudah menjadi wali kota dua periode, maka tak mungkin lagi ikut Pilwali. Jika ingin meneruskan karier politiknya, maka hanya ada 2 pilihan bagi Harun. Kembali ke legislatif (DPRD Provinsi atau ke DPR RI) atau ikut Pilgub. Orang menduga kuat dia bakal terjun ke gelanggang Pilgub, meski Andi Harun pernah berkata belum memikirkan soal tersebut.<\/p>\n

Gara-gara ada perseteruan\u00a0 itu, maka komunikasi mereka tidak begitu lancar dan harmonis. Ada beberapa kebijakan, program atau kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terkadang jadi tersendat atau berujung polemik.<\/p>\n

Akhir Maret lalu, Andi Harun pernah menggeruduk Kantor Gubernur. Itu gara-gara surat rekomendasi atau persetujuan Gubernur terhadap calon Sekda definitif Pemkot Samarinda atas nama \u00a0Neneng Chamelia Shanti tidak turun-turun. Padahal sudah sebulan dikirim.<\/p>\n

Menurut Andi Harun, keterlambatan surat rekomendasi itu mengganggu kelancaran administrasi di Pemkot Samarinda. Gaji pegawai tak bisa dibayar termasuk pembayaran kepada pihak ketiga. Jadi membuat keresahan dan gangguan.<\/p>\n

Setelah dia datang langsung ke Kantor Gubernur, akhirnya surat rekomendasi gubernur turun. Tiga hari kemudian, Neneng dilantik secara resmi.<\/p>\n

Dalam acara Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HGK) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Kaltim, Minggu (28\/6), Gubernur Rudy Mas\u2019ud tidak hadir. Termasuk istrinya, Sarifah Suraidah. Padahal Suraidah adalah Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kaltim. Soalnya Samarinda menjadi tuan rumah.<\/p>\n

Andi Harun tampak kecewa. Istrinya juga. Padahal dia sudah menunda keberangkatan ke Makassar untuk menengok keluarga yang sakit. \u201cSaya menunda keberangkatan karena Gubernur dikabarkan akan hadir,\u201d katanya. Ternyata tidak. Anehnya juga tidak digantikan oleh Wakil Gubernur Seno Aji. Sambutan Ketua TP PKK Kaltim diwakili Wahyu Hernaningsih Seno Aji.<\/p>\n

Ketika Andi Harun menyinggung ketidakhadiran Gubernur dan istrinya, sejumlah ibu-ibu pengurus PKK dari berbagai daerah yang hadir kompak melontarkan ucapan: \u201cKecewa\u2026..kecewa.\u201d Tapi dalam acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Provinsi di Kabupaten Berau, 23 Juli, Gubernur dan Sarifah Suraidah berkenan datang.<\/p>\n

Sebelumnya Gubernur juga tidak jadi datang dalam acara Wartawan Legend Bedapatan ke-4 di Hotel Claro Pandurata Kompleks GOR Kadrie Oening Samarinda, Sabtu (13\/6). Padahal dia menjadi sponsor utama acara tersebut. Ada spanduknya terbentang. Info yang beredar dia urung datang karena juga hadir Andi Harun.<\/p>\n

Dalam acara RUPS Bankaltimtara, Kamis, 23 April lalu, Wali Kota Andi Harun menentang kebijakan Gubernur Rudy Mas\u2019ud yang mengganti M Yamin selaku direktur utama (Dirut). Karena masa jabatan Yamin masih dua tahun lagi. \u201cApa dasar objektif dan terukur yang menjadi alasan penggantian itu,\u201d tanyanya tegas.<\/p>\n

Sebagai wakil pemegang saham minoritas, pertanyaan Andi Harun tidak mendapatkan respon positif. Gubernur tetap memberhentikan Yamin dan mengangkat Romy Wijayanto, mantan Direktur Keuangan Bank DKI Jaya sebagai penggantinya.<\/p>\n

Belakangan ini Andi Harun mengusulkan mantan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menjadi anggota Dewan Komisaris Bankaltimtara. Ada yang memperkirakan usulan itu tak gampang diterima Rudy Mas\u2019ud. \u201cSaya menyerahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi dan uji kelayakan (fit and proper test<\/em>) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),\u201d kata Gubernur berdalih.<\/p>\n

\u201cPERANG\u201d SEGI TIGA<\/p>\n

Andi Harun awal Maret lalu, pernah geram gara-gara kebijakan Gubernur Rudy Mas\u2019ud yang menghentikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 49.742 warga Samarinda. \u201cIni sangat menyakitkan, apalagi dihentikan di tengah tahun berjalan bagaimana kita bisa membayar,\u201d katanya dengan kesal.<\/p>\n

Pada Aksi Damai 215 ada isu beredar bahwa Andi Harun berada di balik aksi tersebut. \u201cAda orang secara sadar dan sengaja mengadu domba.\u00a0 Padahal hubungan saya dengan Gubernur dalam pelaksanaan pemerintaha tetap saling menghormati dan tetap saling menghargai,\u201d katanya.<\/p>\n

Tapi pekan lalu, Gubernur Rudy Mas\u2019ud mengungkapkan soal matinya lampu di Jembatan Mahkota 2. \u201cJembatan Mahkota 2 itu lampunya dimatikan oleh wali kota,\u201d ucapnya lantang.<\/p>\n

\u201cKarena apa?\u201d tanya wartawan.<\/p>\n

\u201cKarena tak ada anggaran,\u201d kata Gubernur sambil menunjukkan ibu jarinya bergesekan dengan jari telunjuk, yang mengisyaratkan tak ada uang.<\/p>\n

Andi Harun tak terima dituding seperti itu. \u201cItu kesalahan besar, kalau benar statement<\/em>-nya begitu. Pak Gub jangan hoaks. Matinya lampu di Jembatan Ahmad Amin bukan karena kekurangan anggaran, tapi utilitasnya dicuri dan baru bisa kita anggarkan di APBD akan datang. Kalau Pak Gubernur mau membantu, ya kita senang saja, silahkan\u201d katanya menjelaskan.<\/p>\n

Perseteruan Rudy dengan Andi Harun sepertinya melebar. Masuk juga Wakil Gubernur Seno Aji, yang sekarang juga menjabat Ketua Gerindra Kaltim menggantikan Andi Harun. Jadi seperti \u201cperang segi tiga.\u201d<\/p>\n

Gerindra termasuk fraksi yang gigih untuk menggolkan Hak Angket terhadap Gubernur. \u00a0Itu semacam isyarat bahwa hubungan Rudy-Seno tidak sejalan. Sementara hubungan Seno dan Andi Harun juga hampir sama, meski mereka sama-sama dari partainya Presiden Prabowo.<\/p>\n

Belum lama ini Andi Harun mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak pernah diundang dalam acara Gerindra. Menanggapi hal itu, Seno Aji menjelaskan. \u201cYa kalau rapat partai memang hanya pengurus saja yang diundang. Tapi kalau rapat besar, ada pertemuan Gerindra bersama anggota, ya pasti kita undang,\u201d katanya menjelaskan.<\/p>\n

Sepertinya jika Andi Harun jadi maju ke Pilgub, tidak gampang dia mendapatkan tiket Gerindra. Bisa jadi dia harus mencari perahu lain. Karena di sana ada Seno, yang kemungkinan bertahan sebagai wagub atau didongkrak menjadi calon gubernur.<\/p>\n

Ada yang bilang salah satu perahu yang memungkinkan dilamar Andi Harun adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab PKB Kaltim beberapa waku lalu mengeluarkan pernyataan tidak akan mendukung Rudy dan Seno lagi di Pilgub 2029.<\/p>\n

Pertempuran di Pilgub Kaltim 2029 bakal seru lagi kalau Isran Noor tiba-tiba bertekad \u201ccomeback.\u201d<\/em> Dia masih punya pendukung yang kuat. Isran dinilai masih tangguh. Selain itu, ada juga yang mendorong-dorong mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari. Belakangan Rita mulai beredar lagi terutama di media sosial setelah selesai menjalani masa hukuman. \u201cSiapa takut,\u201d itu ucapannya terbaru yang jadi viral.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Catatan Rizal Effendi HUBUNGAN\u00a0 Gubernur Kaltim Rudy Mas\u2019ud dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun sepertinya tidak baik-baik saja. Ini sudah lama diketahui publik. Perseteruan mereka sepertinya berbau persaingan. Tampaknya persaingan yang bermuara ke \u00a0Pilgub Kaltim 2029 mendatang. Soalnya orang mempridiksi Andi Harun akan melangkah ke sana. Dia sudah menjadi wali kota dua periode, maka tak […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11983,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[165],"tags":[],"class_list":["post-11982","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11982"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11982\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11984,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11982\/revisions\/11984"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11983"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}