{"id":11672,"date":"2026-07-03T14:16:13","date_gmt":"2026-07-03T13:16:13","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=11672"},"modified":"2026-07-03T14:22:47","modified_gmt":"2026-07-03T13:22:47","slug":"raperda-kepemudaan-samarinda-ditarget-rampung-tahun-ini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/07\/03\/raperda-kepemudaan-samarinda-ditarget-rampung-tahun-ini\/","title":{"rendered":"Raperda Kepemudaan Samarinda Ditarget Rampung Tahun Ini"},"content":{"rendered":"
\n
Samarinda, Solidaritas –<\/strong> Masa depan sebuah kota selalu berada di tangan generasi mudanya. Sadar akan potensi besar tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda kini tengah serius meracik sebuah regulasi penting, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan.<\/div>\n
<\/div>\n
Langkah ini diambil bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah upaya nyata untuk menghadirkan payung hukum yang kuat. Tujuannya jelas, yakni mendukung pengembangan, pemberdayaan, sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak muda di Kota Tepian.<\/div>\n
<\/div>\n
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa regulasi ini merupakan inisiatif langsung dari Pemerintah Kota Samarinda. Baginya, aturan ini sangat krusial agar seluruh kepentingan dan kreativitas anak muda dapat terakomodasi dalam sebuah sistem yang sah dan berkelanjutan.<\/div>\n
<\/div>\n
“Isinya mengatur pengembangan dan pemberdayaan pemuda, termasuk tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat dalam mendukung proses tersebut,” ujar Abdul Rohim, Jumat (3\/7\/2026).<\/div>\n
<\/div>\n
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa cakupan aturan baru ini terbilang sangat luas. Kelak, perda ini tidak hanya fokus pada program-program pemberdayaan di atas kertas, tetapi juga memuat klausul perlindungan pemuda, pembangunan pusat pengembangan kepemudaan, hingga jaminan alokasi anggaran dari pemerintah daerah.<\/div>\n
<\/div>\n
Agar aturan ini benar-benar tangguh dan relevan dengan tantangan zaman, proses penyusunannya pun tidak main-main. Tim penyusun mengacu pada Undang-Undang Kepemudaan dan menyelaraskannya dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur yang telah terbit sebelumnya.<\/div>\n
<\/div>\n
Selain itu, mereka aktif mengadopsi berbagai praktik terbaik (best practice<\/em>) dari daerah-daerah lain yang dinilai telah sukses mengelola potensi pemudanya.<\/div>\n
<\/div>\n
“Seluruh regulasi yang sudah mengalami perubahan kita akomodasi. Kita juga mengambil best practice<\/em> dari daerah lain agar regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan saat ini,” urai Rohim.<\/div>\n
<\/div>\n
Meski perjalanan pembahasannya sempat menemui penundaan, Bapemperda kini tancap gas dan memasang target tinggi. Mereka berkomitmen agar draf regulasi ini bisa resmi diketuk menjadi peraturan daerah pada tahun ini juga.<\/div>\n
<\/div>\n
Menyadari bahwa regulasi untuk pemuda harus lahir dari pemikiran mereka sendiri, DPRD Samarinda menegaskan tidak akan menutup diri. Parlemen berkomitmen membuka ruang partisipasi publik selebar-lebarnya.<\/div>\n
<\/div>\n
Mulai dari organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, hingga perguruan tinggi diundang untuk bersama-sama menuangkan ide dan menyempurnakan draf yang ada.<\/div>\n
<\/div>\n
“Kami memberikan ruang kepada masyarakat, organisasi, dan perguruan tinggi untuk menyampaikan masukan demi penyempurnaan Raperda Kepemudaan ini,” pungkas Abdul Rohim menyudahi perbincangan. (Adv)<\/strong><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Samarinda, Solidaritas – Masa depan sebuah kota selalu berada di tangan generasi mudanya. Sadar akan potensi besar tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda kini tengah serius meracik sebuah regulasi penting, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan. Langkah ini diambil bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah upaya nyata untuk menghadirkan payung hukum yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11620,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-11672","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dprd-samarinda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11672"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11672\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11676,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11672\/revisions\/11676"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11620"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}