{"id":11491,"date":"2026-06-24T17:01:01","date_gmt":"2026-06-24T16:01:01","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=11491"},"modified":"2026-06-24T17:01:01","modified_gmt":"2026-06-24T16:01:01","slug":"bukan-sekadar-di-atas-kertas-ketua-komisi-ii-dprd-samarinda-minta-apbd-2027-sampai-ke-meja-makan-nelayan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/06\/24\/bukan-sekadar-di-atas-kertas-ketua-komisi-ii-dprd-samarinda-minta-apbd-2027-sampai-ke-meja-makan-nelayan\/","title":{"rendered":"Bukan Sekadar di Atas Kertas, Ketua Komisi II DPRD Samarinda Minta APBD 2027 Sampai ke Meja Makan Nelayan"},"content":{"rendered":"
Samarinda, Solidaritas – <\/strong>Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin laporan program kerja hanya berujung manis di atas kertas. Baginya, setiap rupiah anggaran daerah yang keluar harus memiliki dampak nyata yang bisa dirasakan langsung di meja makan para nelayan dan pembudidaya ikan lokal.<\/div>\n
<\/div>\n
\n
Hal ini menjadi sorotan tajam dalam rapat dengar pendapat (hearing<\/em>) terkait rencana pengurangan anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Samarinda untuk tahun 2027 mendatang.<\/div>\n
<\/div>\n
Iswandi menuntut adanya indikator keberhasilan yang transparan dan terukur, mulai dari identitas penerima bantuan, kondisi awal usaha mereka, hingga lonjakan pendapatan pasca-menerima bantuan pemerintah.<\/div>\n
<\/div>\n
“Misalkan dua tahun terakhir mereka mengalokasikan anggaran untuk budidaya ikan atau pakan. Berapa orang yang menerima, sebelum menerima omsetnya berapa, setelah menerima jadi berapa. Perubahannya apa, itu harus jelas,” cetus Iswandi memberikan contoh nyata.<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n
Hal ini lanjut Iswadi bukan tanpa alasan, usulan anggaran yang awalnya dipatok sebesar Rp14,7 miliar untuk mendukung berbagai program kerja, harus rela menyusut menjadi sekitar Rp12,923 miliar dalam proses penyusunan. Artinya, ada “selisih” sekitar Rp1,784 miliar yang hilang dari rencana awal.<\/div>\n
<\/div>\n
Iswandi, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pemangkasan ini justru mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat bawah.<\/div>\n
<\/div>\n
“Terdapat pengurangan anggaran sekitar Rp1,784 miliar antara usulan dan penyusunan. Nah, ini yang mau saya cek lagi,” ujar Iswandi usai rapat.<\/div>\n
<\/div>\n
Bagi DPRD, pengurangan anggaran sebenarnya sah-sah saja dan masih bisa dimaklumi jika yang dipangkas adalah pos-pos belanja administratif yang sifatnya birokratis. Namun, ceritanya akan berbeda jika pemotongan tersebut menyasar bantuan untuk nelayan atau pelaku usaha perikanan di Kota Tepian.<\/div>\n
<\/div>\n
Untuk memastikan hal itu, Komisi II berkomitmen melakukan telaah mendalam terhadap dokumen perencanaan anggaran sebelum membawanya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dinas Perikanan dan Peternakan pun ditantang untuk menyajikan data yang transparan dan terukur mengenai efektivitas program mereka selama ini.<\/div>\n
<\/div>\n
Bagi legislatif, matematika anggaran itu sederhana: jika sebuah program terbukti sukses mendongkrak kesejahteraan warga, maka program tersebut adalah harga mati yang wajib dipertahankan.<\/div>\n
<\/div>\n
“Kalau memang membantu masyarakat, ya harus terus. Kalau perlu ditingkatkan, bukan dikurangi,” tegas Iswandi.<\/div>\n
<\/div>\n
Lewat langkah pengawalan ketat ini, DPRD Samarinda berharap roda perekonomian para nelayan dan pembudidaya ikan lokal tidak ikut “tercekik” akibat efisiensi anggaran di tahun 2027 mendatang. Adv<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Samarinda, Solidaritas – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin laporan program kerja hanya berujung manis di atas kertas. Baginya, setiap rupiah anggaran daerah yang keluar harus memiliki dampak nyata yang bisa dirasakan langsung di meja makan para nelayan dan pembudidaya ikan lokal. Hal ini menjadi sorotan tajam dalam rapat […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11480,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-11491","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dprd-samarinda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11491"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11491\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11492,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11491\/revisions\/11492"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11480"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}