{"id":10899,"date":"2026-05-06T16:19:11","date_gmt":"2026-05-06T15:19:11","guid":{"rendered":"https:\/\/solidaritas.news\/?p=10899"},"modified":"2026-05-06T16:19:11","modified_gmt":"2026-05-06T15:19:11","slug":"wfh-berlaku-pelayanan-dprd-samarinda-dipastikan-tetap-optimal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/2026\/05\/06\/wfh-berlaku-pelayanan-dprd-samarinda-dipastikan-tetap-optimal\/","title":{"rendered":"WFH Berlaku, Pelayanan DPRD Samarinda Dipastikan Tetap Optimal"},"content":{"rendered":"

Samarinda, Solidaritas<\/strong> -Helmi Abdullah memastikan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat maupun Komisi DPRD Kota Samarinda tetap berjalan normal tanpa gangguan selama dua pekan pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH).<\/p>\n

Menurut Helmi, penerapan WFH merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah. Meski sebagian aktivitas dilakukan dari rumah, ia menegaskan bahwa fungsi pelayanan, legislasi, dan pengawasan DPRD tidak boleh terhambat.<\/p>\n

\u201cTujuannya sangat baik, salah satunya untuk menekan penggunaan energi. Kami mengikuti aturan pusat yang berlaku,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengatakan Selain efisiensi energi, kebijakan ini juga dinilai mampu menekan biaya operasional kantor serta konsumsi bahan bakar kendaraan pegawai. Helmi menilai skema tersebut cukup efektif dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah.<\/p>\n

Ia menambahkan, pengurangan aktivitas fisik di kantor terutama setiap hari Jumat berdampak langsung pada penghematan anggaran tanpa menurunkan performa lembaga. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap disiplin dalam bekerja.<\/p>\n

\u201cWFH bukan hari libur. ASN dilarang keluar rumah hingga jam kerja berakhir dan harus tetap fokus serta bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing,\u201d tegas Helmi.<\/p>\n

Lebih jauh, Helmi mendorong parlemen daerah agar tidak sekadar menjadi institusi pengawas, tetapi juga motor penggerak arah kebijakan yang responsif dan berorientasi hasil. Menurutnya, tantangan pembangunan Samarinda saat ini menuntut pola kerja yang lebih adaptif dan inovatif.<\/p>\n

\u201cLegislator harus sigap membaca dinamika sosial dan mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang konkret dan terukur,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia juga menekankan pentingnya DPRD keluar dari zona nyaman birokratis dan aktif membangun konektivitas antara kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah kota. Dalam pandangannya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan eksekutif, tetapi juga oleh ketajaman fungsi legislasi dan pengawasan.<\/p>\n

Helmi juga menjelaskan pentingnya kolaborasi yang sehat antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola secara produktif.<\/p>\n

\u201cPerbedaan jangan menjadi hambatan, tetapi harus menjadi ruang dialektika untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia menegaskan bahwa visi menjadikan Samarinda sebagai pusat peradaban tidak boleh dimaknai sebatas pembangunan fisik semata.<\/p>\n

\u201cPusat peradaban bukan hanya soal kota yang modern tetapi juga kualitas hidup warganya. Itu yang harus kita kejar bersama,\u201d katanya.<\/p>\n

Lebih lanjut, ia memastikan sistem WFH di DPRD Samarinda tidak diterapkan secara total. Agenda penting yang memerlukan kehadiran fisik tetap dilaksanakan di kantor, termasuk penerimaan tamu dinas dan kunjungan kerja.<\/p>\n

\u201cAktivitas kantor tetap berjalan. Jika ada agenda kunjungan kerja, kami akan tetap menerima dan melayani seperti biasa,\u201d pungkasnya. Adv<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Samarinda, Solidaritas -Helmi Abdullah memastikan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat maupun Komisi DPRD Kota Samarinda tetap berjalan normal tanpa gangguan selama dua pekan pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH). Menurut Helmi, penerapan WFH merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah. Meski sebagian aktivitas dilakukan dari rumah, ia menegaskan bahwa fungsi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10900,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-10899","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dprd-samarinda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10899"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10901,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10899\/revisions\/10901"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10900"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/solidaritas.news\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}