Catatan Rizal Effendi
UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL) itu memang hebat. Tiga gubernur Kaltim terakhir semuanya orang Unmul. Mereka adalah Prof Dr Awang Faroek Ishak, Dr Isran Noor dan Dr H Rudy Mas’ud (HARUM).
Mantan Gubernur Kaltara, Dr Irianto Lambrie, yang sekarang menjadi Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim juga dari Unmul. Sejumlah wali kota dan bupati di Kaltim juga alumni Unmul.
Itu menunjukkan bahwa Unmul bukan universitas kaleng-kaleng. Bisa mencetak pemimpin daerah yang andal. Tidak saja di jabatan pemerintahan tapi juga di berbagi lembaga. Saya bersyukur juga menjadi alumnus Unmul dan sekarang dipercaya teman-teman menjadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB).
Hasil pengukuran dan pencatatan Webometrics, Unmul konsisten masuk dalam daftar universitas terbaik di Indonesia, termasuk peringkat 36 dari ribuan perguruan tinggi di Tanah Air.
Unmul juga berhasil meraih akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang menempatkannya dalam jajaran 5 persen perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi unggul itu adalah peringkat tertinggi dalam sistem akreditasi perguruan tinggi/prodi di Indonesia yang ditetapkan BAN-PT. Predikat ini menunjukkan kualitas Unmul luar biasa, memenuhi 9 standar evaluasi dan inovatif.
Laporan Rektor menyebutkan, 30 program studi di Unmul telah meraih predikat unggul, sementara 7 lainnya telah terakreditasi secara internasional.
Unmul diakui sebagai salah satu universitas teratas di Pulau Kalimantan dengan jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu mencapai sekitar 37 ribu orang. Tiap tahun Unmul tidak kurang menerima 6.000 mahasiswa baru.
Rektor Unmul Prof Abdunnur atau lengkapnya Prof Dr Ir H Abdunnur, M.Si, IPU, ASEAN.Eng dinobatkan sebagai salah satu dari “25 Tokoh Pilihan Kampus Indonesia 2025” oleh Majalah Kampus Indonesia. Abdunnur adalah putra daerah, kelahiran Bulungan, 7 Maret 1967. Dia rektor pertama alumnus Fakultas Pertanian Unmul.
Komitmen Awang Faroek dan Isran Noor terhadap Unmul sangat kuat. Baik dalam dukungan dana hibah dan program infrastruktur maupun penggunaan SDM Unmul. Banyak lulusan Unmul menjadi tulang punggung di jajaran Pemprov Kaltim. Awang Faroek pernah menjadi Pembantu Rektor (Purek) III dan Isran Noor sampai sekarang mengabdi sebagai Ketua Umum IKA Unmul.
Menjadi pertanyaan kita bagaimana dengan HARUM? Perlu kita ketahui, gelar kesarjanaan Rudy Mas’ud mulai S1, S2 atau magister sampai S3 atau doktor semuanya diraih di FEB Unmul. Jadi “darah sarjananya” full dari kampus Unmul Gunung Kelua.
Hal yang sama juga dijalani kakak kandungnya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) yang sekarang Ketua DPRD Kaltim. Dia meraih S1 di Fakultas Kehutanan, lalu S2 dan S3 di FEB. Begitu juga dengan Rahmad Mas’ud (RM) yang sekarang Wali Kota Balikpapan. Dia juga meraih S2 dan S3-nya di FEB Unmul. Sedang S1 Rahmad dari Universitas Tridharma (Untri) Balikpapan.
Saat meraih gelar S2 di FEB Unmul, anggota Bani Mas’ud malah berlima. Rekor menarik dan luar biasa. Selain HARUM, HAMAS dan RM, juga Hj Siti Aisyah Mas’ud dan Hj Yuliana Mas’ud. Saya belum tahu apakah Aisyah dan Yuli juga mengambil program S3.
TIGA KASUS MENONJOL
Saat ini ada 3 kasus menonjol yang membuat orang mempertanyakan komitmen atau kepedulian Gubernur HARUM dengan almamaternya.
Pertama, soal pengangkatan dua dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) Makassar, Dr Syahrir A Pasinringi sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan Dr Fridawaty Rivai sebagai anggota Dewas RSUD dr Kanujoso Balikpapan.
Kebijakan ini jadi sorotan baik dari DPRD maupun akademisi. Dekan FKM Unmul Prof Iwan Muhammad Ramdan menyayangkan karena ahli lokal sangat mampu dan lebih memahami karateristik masyarakat Kaltim. Jadi mengapa harus mengambil tenaga luar. Lagi pula FKM Unmul memiliki SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Penunjukan Dr Syahrir yang akrab dipanggil Prof Cali (meski belum guru besar) dan Fridawaty disebut-sebut ada kaitan dengan peran Hijrah, adik Gubernur yang sekarang diangkat jadi Wakil Ketua Tim TAGUPP. Hijrah bersama suaminya, dr Ifransyah Fuadi dua tahun lalu mengambil program magister rumah sakit (MARS) di FKM Unhas. Gelar MARS sangat dibutuhkan Ifran, karena dia diangkat menjadi Direktur RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan.
Selain di Dewas, Prof Cali juga diangkat menjadi Koordinator Bidang SDM dan Kesejahteraan Rakyat di TAGUPP. Jadi dia benar-benar sangat istimewa. Dapat honor “triple.” Honor di Ketua Dewas RSUD, honor di TAGUPP dan kabarnya juga dapat proyek pendampingan kesehatan Rp4,2 miliar.
Kedua, soal pembentukan TAGUPP. Dari sudut apapun pembentukan TAGUPP memang pantas dipersoalkan. Selain dinilai menabrak peringatan dan larangan Kemendagri, juga terkesan pemborosan dengan personal sangat gemuk. Bayangkan jumlahnya 43 orang. (47 orang dengan 4 tenaga pendamping). Anggarannya menguras lebih Rp10 miliar dari kantong APBD. Honor tiap orang antara 20 sampai 45 juta rupiah per bulan. Dibayar surut sejak Januari, meski SK-nya terbit Februari. Ini juga semacam program “balas jasa” Gubernur kepada tim suksesnya. Banyak orang luar ditarik. Banyak yang bukan berkualifikasi “ahli.” Bayangan dari 8 anggota Dewan Penasihat, hanya satu dari Kaltim. Hampir tidak ada akademisi murni dari Unmul.
Saya heran akademisi FEB Unmul sekelas Dr Adji Sofyan Effendi (ASE), yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kaltim tak mendapat tempat di TAGUPP. Dia sempat ditarik di Tim Transisi, tapi kemudian disisihkan. Padahal dia menguasai konsep Transformasi Pembangunan Ekonomi Kaltim. Juga sejumlah ahli sosial dan lingkungan Unmul.
Gubernur sempat mengatakan kepada wartawan, pembentukan TAGUPP itu bukan “cost” melainkan investasi. Dia menjelaskan fungsi TAGUPP untuk mengawal dan memberi masukan terhadap rencana pembangunan Kaltim agar benar-benar mencapai sasaran.
Ketiga, soal rencana percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara M Yamin. Dia alumnus FEB Unmul. Sama dengan Gubernur. Ayahnya Kharuddin Annas dulu adalah dosen di FEB. Yamin merintis karier bertahun-tahun di Bankaltimtara. Mulai dari bawah sampai ke jabatan puncak. IKA FEB Unmul segera mengirim surat ke Gubernur. Sepanjang tidak ada masalah teknis dan hukum yang sangat mendasar, IKA FEB meminta agar kebijakan mengganti M Yamin sebelum berakhir masa tugasnya (2028) dibatalkan atau ditunda.
Dalam keterangan terbaru kepada awak media, Senin (30/3), Gubernur mengatakan, pemilihan direksi dan komisaris Bankaltimtara melalui pansel. Siapa saja boleh mendaftar. “Jangan salahkan saya kalau tak ada putra daerah yang mendaftar. Ada yang mendaftar tapi gugur di seleksi Pansel,” jelasnya.
Apa yang menjadi alasan mempercepat penggantian Dirut? “Kalau saya buka nanti ribut, tapi okelah saya jelaskan beberapa alasan saja di antaranya,” kata Gubernur.
Pertama, di Kaltara terjadi tindak pidana korupsi. Itu yang harus Anda bunyikan. Orangnya ditahan. Uangnya Bankaltimtara atau uang rakyat Kaltim hilang ratusan miliar. “Masa mau dibiarin,” ungkap HARUM.
Kedua, kinerja Bankaltimtara di tahun 2024 dibanding 2025 turunnya 32 persen. (Mungkin maksud Gubernur kinerja tahun 2025 dibanding 2024). Dalam APBD, kita masukkan penerimaan deviden dari Bankaltimtara sebesar Rp338 miliar, tetapi yang dapat hanya Rp191 miliar. “Bagaimana mau kita pertahankan,” tandasnya.
Kabarnya Gubernur mau mengangkat Amri Mauraga, mantan Dirut Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) sebagai pengganti Yamin. Dia sudah lulus tes OJK. Lalu HARUM akan mengganti Plt Komisaris Utama (Komut) Bankaltimtara Prof Eny Rochaida (guru besar FEB Unmul) dengan calonnya, Achmad Syamsuddin, mantan Dirut BPD Sumsel Babel (Sumatera Selatan dan Bangka Belitung).
Banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan Gubernur yang kurang berpihak kepada SDM lokal atau daerah dengan beberapa kasus tadi. Ada alumnus yang mengingatkan dia. “Jangan terkesan hanya mencari gelarnya saja di Unmul.”
Malah mulai ada yang yang mempertanyakan bagaimana proses meraih gelar-gelarnya. Apalagi ada surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek kepada Rektor Unmul No 0815/E.E4/WS.01.01/2025 tertanggal 6 Oktober 2025. Isinya disebutkan: Berdasarkan pengaduan masyarakat, maka diperlukan klarifikasi adanya dugaan Ijazah S3 yang terindikasi tidak sah. Di situ disebutkan jabatannya (tidak beserta nama). Ada 4 jabatan termasuk Gubernur Kaltim, lalu ketua Dewan, wali kota dan bupati.
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) kemarin, Rektor Unmul Prof Abdunnur menjelaskan, hasil klarifikasi melalui surat yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kaprodi (Ketua Program Studi) S2 Ilmu Ekonomi FEB Unmul melalui aplikasi LAPOR, Kaprodi mengakui ada hal-hal yang tidak terpenuhi.
“Sekarang kami menunggu arahan tindaklanjut dari Irjen Kemendikti atas penjelasan yang telah diberikan Kaprodi. Namun demikian secara paralel di internal universitas juga sedang melakukan proses evaluasi melalui Komisi Etika Akademik Senat Universitas Mulawarman terhadap case tersebut di atas, yang hasilnya nanti disampaikan ke pimpinan universitas sebagai pertimbangan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Terima kasih,” begitu jawab Rektor Abdunnur.(*)
