Samarinda, Solidaritas – Malam di Jalan Basuki Rahmat, Senin (30/3/2026), terasa lebih formal dari biasanya. Di dalam ruang rapat paripurna DPRD Kota Samarinda, Wali Kota Andi Harun berdiri di depan podium. Agenda malam itu bukan sekadar seremoni rutin, melainkan momen “raport” tahunan: penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Bagi Andi Harun, LKPJ bukan hanya tumpukan dokumen administratif. Ia menyebutnya sebagai cermin transparansi dan komitmen yang wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran usai.
Tahun 2025 diakui Andi Harun sebagai periode yang penuh ujian. Samarinda harus berhadapan dengan realita ruang fiskal yang semakin menyempit. Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) dipaksa memutar otak agar roda pembangunan tidak terhenti.
“Kondisi fiskal yang terbatas menuntut kita untuk lebih adaptif. Pendekatan yang kami lakukan adalah mitigasi dan efisiensi,” ungkapnya dengan nada tegas namun tenang.
Strateginya jelas: memprioritaskan belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, serta dengan berani menunda atau membatalkan program-program yang dianggap tidak mendesak. “Sabuk pengaman” fiskal ini terbukti mampu menjaga stabilitas kota, bahkan mempertahankan sejumlah prestasi di tengah badai ekonomi dan sosial.
Salah satu poin menarik yang ditekankan Andi Harun adalah cara ia menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Alih-alih menyalahkan satu per satu dinas, ia lebih memilih pendekatan kolektif. Bagi sang Wali Kota, ukuran kesuksesan adalah target kinerja yang telah disepakati di awal tahun.
“Yang sudah tercapai harus ditingkatkan, yang belum mencapai target harus diperbaiki bersama-sama. Ukuran utamanya tetap pada target kinerja,” jelasnya.
Proses ini tidak berhenti di meja rapat. DPRD Samarinda akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah setiap inci laporan tersebut. Hasilnya bukan sekadar catatan di atas kertas, melainkan rekomendasi wajib yang harus ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali pada LKPJ tahun berikutnya.
Contoh nyatanya, rekomendasi dari tahun 2024 telah dieksekusi dan dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2025 yang dibahas malam itu. Sebuah siklus perbaikan berkelanjutan yang diharapkan terus menjaga kepercayaan warga Samarinda.
Menutup penyampaiannya, Andi Harun memberikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan. Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya mereda, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar Samarinda tetap bisa “berlari” meski dengan ruang gerak yang terbatas. Red
