Kutai Kartanegara, Solidaritas- Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Kukar pada Senin (30/3/2026) pagi.
Sidak ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat pekerja.
Di sela kegiatannya, Rendi menegaskan bahwa sidak merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayan publik.
“Ini adalah rangkaian sidak ke OPD-OPD di Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Rendi kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa Disnakertrans Kukar memegang peran strategis dalam melindungi hak-hak pekerja, mulai dari urusan jaminan sosial hingga penanganan aduan ketenagakerjaan.
“Di sini pusat pelayanan bagi seluruh pekerja di Kukar, mulai dari perlindungan hak, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga pengaduan masyarakat. Misalnya, jika ada yang tidak menerima THR, mereka bisa melapor ke sini,” jelasnya.
Namun, dari hasil pantauan di lapangan, Rendi menemukan kekurangan pada sistem pengaduan, yakni belum tersedianya layanan hotline center sebagai sarana aduan cepat.
“Jika tidak disidak, kami tidak akan tahu bahwa mereka belum memiliki hotline center,” ungkap orang nomor dua di Kukar tersebut.
Menyikapi temuan itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berencana segera meluncurkan layanan hotline berbasis WhatsApp. Layanan ini disiapkan agar dapat diakses oleh seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.
Rendi menyoroti keterbatasan akses bagi masyarakat di luar wilayah Tenggarong, seperti Marangkayu, Samboja, Kota Bangun, hingga Tabang, yang selama ini kesulitan menjangkau kantor dinas secara fisik.
“Warga yang tinggal jauh tentu terbebani. Hanya untuk menanyakan hal kecil saja, biaya perjalanan yang dikeluarkan bisa sangat besar. Karena itu, hotline center sangat diperlukan agar semua aspirasi dan aduan tersampaikan dengan cepat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan segera memfasilitasi pengadaan perangkat dan nomor layanan khusus. “Kami akan segera siapkan perangkat ponsel dan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi langsung oleh seluruh pekerja di Kutai Kartanegara,” tutup Rendi.
