Samarinda, Solidaritas – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi penurunan ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama insan media di Balai Kota Samarinda, Jumat (13/3/2026).
Andi Harun mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu APBD Kota Samarinda mencapai sekitar Rp5,8 triliun, kini anggaran tersebut turun menjadi sekitar Rp3,8 triliun.
“APBD kita tahun lalu sekitar Rp5,8 triliun, sekarang tinggal Rp3,8 triliun. Itu pun sebagian sumbernya berasal dari bantuan transfer melalui pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang nilainya kurang lebih sekitar Rp300 miliar,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan Pemkot Samarinda tetap bekerja maksimal dengan melakukan berbagai langkah adaptasi dan mitigasi terhadap keterbatasan ruang fiskal tersebut.
Pemerintah tidak ingin ambisi menjalankan seluruh program visi dan misi justru mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
“Kami berkomitmen bahwa pelayanan publik yang bersifat esensial dan pelayanan dasar tetap harus terlayani secara maksimal. Saya dan wakil wali kota memiliki program dalam visi misi, tetapi kami tidak boleh memaksakan ambisi program tersebut jika akhirnya mengorbankan pelayanan dasar,” jelasnya.
Menurutnya, upaya adaptasi yang dilakukan tidak hanya sekadar menyesuaikan angka dalam anggaran, tetapi juga mengubah cara pemerintah daerah dalam melakukan belanja.
Pemkot Samarinda kini lebih memprioritaskan program-program yang langsung berdampak pada pelayanan masyarakat. Sementara kegiatan yang dinilai kurang prioritas akan ditunda atau bahkan dihentikan.
Salah satu contoh penghematan dilakukan pada belanja perjalanan dinas. Andi Harun menyebut total anggaran perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda sekitar Rp7 miliar.
“Kalau dibilang cukup tentu masih kurang. Tapi kami melakukan lokalisasi perjalanan dinas, hanya yang benar-benar penting saja yang dibiayai, misalnya yang berkaitan dengan koordinasi di kementerian untuk mendapatkan dukungan program atau pembiayaan sektoral,” katanya.
Selain itu, kebijakan efisiensi juga diterapkan pada kegiatan rapat internal pemerintahan. Kini, rapat internal tidak lagi menyediakan konsumsi berupa makanan ringan.
“Untuk rapat internal cukup air putih saja. Snack hanya disediakan jika kegiatan melibatkan undangan dari pihak luar. Dari kebijakan ini kita bisa melakukan penghematan sampai sekitar 80 persen,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda tetap menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam penggunaan anggaran.
Beberapa program yang tetap dijalankan di antaranya rehabilitasi sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan serius, seperti plafon runtuh atau bangunan kayu yang sudah tidak layak digunakan. Sebagian proyek bahkan dilakukan dengan skema pembiayaan bertahap hingga dua tahun anggaran.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memaksimalkan peran fasilitas kesehatan yang sudah menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Beberapa BLUD yang kami nilai mampu berdiri sendiri tidak lagi sepenuhnya dibiayai APBD. Bahkan jika mereka memiliki kelebihan anggaran, bisa membantu mensubsidi kebutuhan layanan kesehatan lain yang kekurangan, misalnya untuk pengadaan obat generik,” jelasnya.
Adapun sejumlah program pembangunan lain yang sebelumnya direncanakan terpaksa ditunda sementara waktu, termasuk sebagian pengembangan kawasan Teras Samarinda. Namun, Pemkot memastikan penyelesaian Teras Samarinda tahap kedua tetap menjadi prioritas.
Selain itu, anggaran juga tetap difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan penanganan banjir dan pelayanan infrastruktur dasar pada tahun 2026.
“Berhemat bukan berarti berhenti belanja, tetapi menyesuaikan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda,” pungkasnya. Red
