Samarinda, Solidaritas – Di halaman parkir Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta, sebuah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e berwarna putih tampak mematung. Kilau catnya yang sempurna dan teknologi Plug-in Hybrid yang diusungnya seolah menjanjikan kenyamanan paripurna bagi penguasanya. Namun, roda-rodanya tak akan pernah merasakan kasar dan bergelombangnya jalanan lintas provinsi di Kalimantan Timur.
Angka Rp 8.499.936.000 yang termaktub dalam dokumen APBD Perubahan 2025 kini bukan lagi tiket menuju kemewahan operasional pimpinan daerah. Keputusan Gubernur H. Rudy Mas’ud untuk mengembalikan unit tersebut sebelum sempat mencicipi aspal Bumi Etam telah mengubah status mobil ini; dari kendaraan dinas menjadi monumen singkat sebuah kebijakan yang akhirnya tunduk pada kritik publik.
Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), secara resmi memutuskan untuk membatalkan penggunaan dan mengembalikan mobil dinas super mewah tersebut. Keputusan ini diambil di tengah riuh rendah kritik masyarakat yang mempertanyakan urgensi kendaraan miliaran rupiah saat masih banyak lubang menganga di jalanan provinsi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa langkah ini merupakan respon langsung terhadap “suara langit” dan arahan pusat. Tak hanya dari netizen dan tokoh masyarakat, imbauan dari Kemendagri, KPK, hingga BPK turut menjadi pertimbangan besar.
“Mumpung mobil baru tersebut belum pernah digunakan operasional oleh Pemprov Kaltim, Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan dan memerintahkan pengembalian mobil tersebut,” kata Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026).
Kalimat “mumpung belum digunakan” menjadi kunci. Meski serah terima dari pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, sudah dilakukan sejak 20 November 2025, mesin mobil tersebut nyatanya belum sempat menderu di tanjakan Gunung Lipan atau membelah kemacetan Samarinda.
Drama pengadaan ini berakhir dengan surat resmi yang dilayangkan Pemprov Kaltim pada Jumat pekan lalu. Pihak penyedia disebut memaklumi polemik yang terjadi dan bersedia menerima kembali unit tersebut.
Mekanismenya jelas: setelah proses administrasi selesai, dalam 14 hari, dana sebesar Rp 8,49 miliar itu harus mengalir kembali ke kas daerah. Sebuah “refund” raksasa yang diharapkan mampu meredam gejolak sosial di tengah masyarakat.
Lalu, bagaimana dengan mobilitas sang Gubernur? Untuk sementara, Rudy Mas’ud akan tetap menggunakan kendaraan dinas lama.
“Operasional Gubernur menggunakan mobil yang ada saja walaupun sudah tidak optimal lagi karena sudah lama,” tambah Faisal.
Keputusan pembatalan ini bukan sekadar urusan teknis pengembalian barang. Ia adalah simbol dari pertarungan antara gaya hidup pejabat dengan realitas sosial. Di satu sisi, pimpinan daerah membutuhkan kendaraan tangguh untuk membelah medan Kaltim yang luas, namun di sisi lain, nilai Rp 8,5 miliar dianggap terlalu kontras dengan perjuangan warga melewati jalan rusak.
Kini, Range Rover putih itu akan segera berpindah tangan kembali ke penyedia. Ia gagal menjadi saksi pembangunan Kaltim, namun pengembaliannya justru menjadi saksi bahwa di era transparansi ini, suara masyarakat masih memiliki “rem” yang cukup pakem untuk menghentikan laju kemewahan yang dianggap berlebihan. Red
