Catatan Rizal Effendi
HEBOH mobil mahal Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM) sudah meluas. Boleh dibilang sudah menjadi kehebohan nasional. Isinya semua mencela. Kebijakan itu benar-benar jauh dari aroma harum yang sebenarnya. Pak Gub dihujat di mana-mana. Sedih juga. Dulu HARUM sempat bilang Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai gubernur konten. Sekarang giliran Pak Gub punya cap begitu. Sayang capnya agak hitam.
Malah belakangan sorotan orang makin meluas. Soal penampilan istrinya, Hj Sarifah Suraidah disebut bak “Noni Belanda,” soal ada anggaran penulisan naskah pidato, soal anggaran dapur rumah dinas gubernur sampai berbagai hal yang dilakukan dinasti Mas’ud.
Menurut saya tidak ada jalan lain, Gubernur HARUM sebaiknya secara ksatria meminta maaf atas kehilafan ini. Yakinlah apa yang dicibir orang bukan ghibah dan apa yang dimaksud dengan marwah atau muru’ah itu, bukan seperti persepsi yang disampaikan Pak Gub.
Selain meminta maaf, Gubernur harus berani secara langsung menyampaikan klarifikasi atas kesimpangsiuran sekitar pengadaan mobil tersebut.
Pertama, perlu ketegasan apakah mobil tersebut sudah dibeli apa belum? Kalau sudah dibeli, apa jenis mobilnya dan berapa harganya. Tampilkan fotonya. Apa alasan membeli mobil dengan harga yang tinggi? Bukankah ada jenis-jenis mobil dengan spek yang sama, yang harganya tidak semahal yang ada. Pak Gub tidak bisa berkilah bahwa urusan harga dia tidak mengikuti. Ada informasi mengutip KALPOSTONLINE.COM, pengadaan mobil itu lewat CV A dengan nilai kontrak Rp8.499.936.000. Spesifikasinya mobil SUV hybrid 2996 cc 434 HP. Apa benar?
Kedua, sesungguhnya mobil tersebut mau digunakan dan ditempatkan di mana? Di lihat dari penjelasan Pak Gub sebelumnya, terkesan mobil ada di Jakarta. Sementara dua staf Pak Gub termasuk Sekdaprov memberikan penjelasan yang berbeda. Disebutkan mobil itu untuk menyambut tamu IKN dan dipergunakan di medan Kaltim yang berat. Lalu yang benar yang mana?
Ketiga, Pak Gub sebaiknya berkonsultasi dengan Mendagri dan BPK. Saya yakin kalau mobil itu belum dibeli, sarannya dibatalkan saja. Tapi kalau terlanjur sudah dibeli, apa boleh dijual atau dilelang atau dikembalikan ke agennya? Kalau ada risiko kerugian, maka ditanggung secara pribadi oleh Pak Gub. Mobil itu jika dipakai Pak Gub, sepanjang masa akan menjadi bahan celaan orang atas “marwah” Pak Gub yang tidak berpihak ke masyarakat. Belum ada mobil pejabat semahal itu. Presiden Prabowo saja hanya pakai Maung Rp1,2 miliar. Atau Wapres Gibran tak jarang menggunakan Avanza. Jadi kata-kata Pak Gub di depan mahasiswa: “Masa Gubernur pakai Kijang” harusnya dimaknai hal biasa, bukan ketidakwajaran atau merusak marwah.
Keempat, Pak Gub bilang sampai saat ini Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuk dia di Kaltim. Pertanyaannya, kenapa belum dianggarkan? Apakah ada rencana kalau sukses mobil yang di Jakarta, baru menyusul pengadaan mobil untuk yang di Kaltim dengan kelas yang tak kalah wah-nya? Kata Pak Gub, selama ini dia menggunakan mobil pribadi sampai hancur. Itu sangat kita hargai berkorban untuk negara dan rakyat. Kita salut. Pasti tidak seberapa dilihat dari kekayaan Pak Gub yang mencapai ratusan miliar. Tapi ada wartawan menulis, ke mana mobil Lexus LX 570 yang dipakai gubernur sebelumnya? Katanya hanya dipakai petugas pengawalan, apa benar dan pantas?
Kelima, Pak Gub harus memperbaiki public speaking-nya. Pak Gub harus memahami cara berpikir orang banyak atau masyarakat yang sebagian besar hidup penuh keterbatasan. Ada netizen bilang, apa yang dipahami Pak Gub itu sebagai fenomena cacat berpikir. Sebagai orang kaya, apa yang dikenakan Pak Gub seperti jam tangan yang miliaran rupiah biasa-biasa saja. Tapi sebagai pemimpin masyarakat dan pejabat negara, maka gaya flexing seorang pemimpin sangat melukai perasaan masyarakat. Kolumnis Supriyanto Martosuwito mengatakan, kekuasaan punya efek psikologis yang halus. Fasilitas yang mewah berubah menjadi kewajaran.
Keenam, Pak Gub juga harus mengajak abang kandungnya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) berpikir yang pantas. Dalam situasi yang peka ini, HAMAS sebagai Ketua DPRD Kaltim seenaknya bilang kalau dia jadi gubernur dia malah beli helikopter. Kesannya dia lagi menantang rakyat. Walau tujuan beli heli bagus, tapi dia harus sadar bahwa hati masyarakat lagi terluka. HAMAS juga harus menjelaskan betulkah DPRD juga mengambil anggaran APBD 2026 sebesar Rp6,8 miliar untuk kendaraan dinas Dewan. Kalau benar, sebaiknya dibatalkan atau direvisi disesuaikan dengan kondisi. Bukankah APBD Kaltim sangat berat dampak dari pemangkasan atau efisiensi.
ADA MAS DARNO LAGI
Saya lama tak berkomunikasi dengan Sudarno, mantan juru bicara tim kampanye Rudy Mas’ud-Seno Aji. Dia sempat ngambek dan lewat podcast, Mas Darno – begitu saya panggil – sempat mengkritisi berbagai kebijakan Gubernur HARUM.
Mas Darno sempat menyoroti Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur yang ikut cawe-cawe di Kantor Gubernur. Dia juga sangat keras menentang kehadiran dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS (Prof Cali) dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes jadi dewan pengawas RSUD milik Pemprov Kaltim. Dia sebut itu pelecehan SDM lokal dan bernuansa capital fligt atau pelarian dana ke luar.
Setelah menghilang beberapa waktu terakhir, kemarin nama Mas Darno muncul lagi sebagai salah satu anggota Tim Tenaga Ahli Gubernur. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana komunikasinya, karena di situ juga ada nama Hijrah Mas’ud dan Prof Cali yang jadi sorotan Mas Darno.
Beberapa hari lalu Mas Darno diwawancarai Kompastv. Dia tampil penuh semangat sebagai “juru bicara” Tim yang menjelaskan soal pembelian mobil gubernur yang menghebohkan itu.
Presenter KompasTV: Sebenarnya mobil itu mau dipakai untuk apa?
Darno: Fungsinya ada dua. Fungsi operasional untuk jelajah Kaltim yang luasnya 127 ribu km yang medannya sangat berat dan kedua yang berkaitan dengan tamu-tamu. Tapi intinya Pak Gubernur bukan minta mobil apapun. Yang penting dipenuhi speknya. Publik harus tahu ini sudah efisiensi. Karena awalnya pada APBD yang disusun pemerintah sebelumnya, ada sewa helikopter Rp2 miliar per bulan kali 12, jadi Rp24 miliar dalam rangka untuk mobilisasi memantau se Kaltim. Tapi Rudy Mas’ud nggak mau. Makanya menyerahkan TPAD, Sekda dan teman-teman, untuk mengatur. Yang penting beliau bisa jelajah Kaltim, melihat langsung masyarakat Kaltim.
Bukankah banyak mobil yang speknya sama dengan harga yang tidak fantastis sampai Rp8,5 miliar?.
Darno : Pak Gubernur kita tidak mengatur harganya. Yang penting speknya sesuai Permendagri 2006, silahkan. Yang penting double garden. Yang penting untuk tamu bisa. Untuk mobilasasi se Kaltim bisa. Yang pasti hari ini Pak Gubernur sudah setahun pakai mobil pribadi.
Jadi yang ngusulin akhirnya menjadi mobil seharga Rp8,5 miliar siapa?
Darno : Ya itu kan ada sistem. Pak Gubernur saya itu tidak ngurusi. Dia berbasis pada kebutuhan. Mau mobil harga satu miliar atau 2 miliar silahkan. Yang penting itu mobil untuk lapangan dan kemungkinan tamu-tamu. Kemudian gubernur menyerahkan teman-teman TPAD, Sekdaprov dan teman-teman di DPRD.
Tapi kenapa kemudian mobilnya ini kata Pak Gub ada di Jakarta?
Darno: Masih ada di Jakarta. Tapi kan bisa ditarik ke Kaltim. Itu urusan teknis saja. Yang penting peruntukannya untuk lapangan dan sebagainya. Dan publik mesti tahu bahwa ini tidak kemudian Pak gubernur minta spek ini dan sebagainya. Ngga ada cerita itu.
Terima kasih atas penjelasannya Mas Darno. Selamat bergabung kembali di lingkaran Pak Gub. Jangan ngambek lagi ya.(*)
