Samarinda, Solidaritas – Riuh teriakan dan aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sempat memanaskan halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur hari ini. Di tengah tensi tinggi tersebut, pemandangan kontras terjadi saat Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, melepas sekat protokolernya dan duduk bersila bersama para demonstran yang sebelumnya merangsek masuk ke dalam halaman kantor guna menuntut transparansi anggaran daerah.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi daerah merangsek masuk ke halaman Kantor Gubernur Kaltim, menuntut jawaban atas sejumlah kebijakan yang dinilai tidak prorakyat pada Senin (23/02).
Kericuhan sempat pecah saat massa mencoba menembus barikade polisi. Aksi saling dorong tak terelakkan di tengah tuntutan mahasiswa terkait transparansi pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar serta evaluasi program “Gratis Pol” yang dianggap belum berjalan maksimal di tengah narasi efisiensi anggaran.
Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Gubernur Rudi Mas’ud mengambil langkah tak biasa. Mantan anggota DPR RI ini langsung keluar menemui massa dan mengajak para demonstran untuk duduk bersama di atas keramik halaman kantor tanpa sekat protokoler.
Dalam dialog persuasif tersebut, Rudy menjelaskan kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penyesuaian signifikan.
“APBD kita turun Rp7 triliun, dari Rp21 triliun menjadi Rp14,2 triliun. Namun, kami tetap prioritaskan untuk pendidikan adik-adik semuanya,” tegas Rudy Mas’ud di hadapan ratusan mahasiswa.
Meski sempat melunak setelah Gubernur membubuhi tanda tangan di atas lembar tuntutan, suasana kembali tegang. Kekecewaan mahasiswa memuncak saat Rudy Mas’ud menolak permintaan massa untuk membacakan poin-poin tuntutan tersebut secara terbuka di hadapan media dan publik.
Mahasiswa menilai tanda tangan tersebut hanyalah formalitas untuk meredam massa sesaat, tanpa ada niat tulus untuk mempublikasikan pembatalan anggaran mobil dinas mewah tersebut secara luas.
“Penandatanganan sering terjadi, tapi untuk menyampaikan secara terbuka ke publik itu tidak dilakukan. Kami ingin hal ini terpublikasi dan terindikasi nyata, bukan sekadar janji di atas kertas,” ujar koordinator aksi dengan nada kecewa.
Massa akhirnya membubarkan diri secara perlahan di bawah pengawalan ketat petugas kepolisian bersenjata lengkap. Meski membubarkan diri, barisan mahasiswa berjanji akan terus mengawal dokumen yang telah ditandatangani tersebut agar tidak menjadi “dokumen kosong” tanpa realisasi nyata.
Kontroversi mobil dinas seharga miliaran rupiah ini kini menjadi rapor merah yang membayangi perayaan satu tahun pemerintahan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy-Seno. Red
