Samarinsa, Solidaritas – Menyiapkan sebuah pesta olahraga akbar tak semudah membalik telapak tangan. Itulah pesan kuat yang tersirat dari pernyataan tegas Muslimin, Kepala Disporapar Samarinda. Secara terbuka, ia mengusulkan agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim ditunda demi menjaga kualitas kompetisi itu sendiri.
Bukan tanpa alasan, Muslimin menyoroti dua ganjalan besar: anggaran yang cekak dan waktu yang kian sempit.
Bagi Muslimin, meski nantinya ada kucuran dana segar melalui APBD Perubahan, masalah tidak lantas selesai. Prosedur pengadaan barang—mulai dari jaket kontingen hingga peralatan teknis—memerlukan waktu yang tak sebisa “disulap” dalam sekejap.
“Tidak mungkin dalam waktu satu bulan kami bisa menyelesaikan seluruh proses pengadaan. Kita bicara aturan administrasi yang harus ditaati,” ungkap Muslimin pada Jumat (13/2/2026). Ia pun melempar opsi realistis: geser jadwal ke awal 2027.
Di tengah perdebatan ini, muncul nama Sukan Borneo. Namun, Muslimin dengan lugas “menganaktirikan” ajang tersebut. Baginya, Porprov adalah pilar strategis menuju kualifikasi nasional, sementara Sukan Borneo tak lebih dari ajang seremonial.
“Sukan Borneo itu bukan prioritas. Kita harus bisa membedakan mana agenda yang menjadi tolok ukur pembinaan prestasi dan mana yang sekadar seremonial,” tegasnya.
Menurutnya, ukuran keberhasilan atlet seharusnya diuji pada ajang yang memiliki sistem kualifikasi resmi, bukan pada event hiburan.
Kini, bola panas berada di tangan penyelenggara tingkat provinsi. Apakah Porprov akan dipaksakan berjalan dengan risiko persiapan seadanya, ataukah usulan penundaan ke 2027 akan diterima demi pembinaan yang lebih terukur?
Satu yang pasti, Samarinda ingin mengirim atlet yang siap tempur dengan fasilitas layak, bukan kontingen yang lahir dari ketergesaan. Red
