Samarinda, Solidaritas – Keputusan otoritas untuk menutup sementara Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) pasca kembali tertabraknya sistem pengaman jembatan oleh tongkang memicu gelombang tanya di benak warga Kota Tepian. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah reaktif yang hanya memoles permukaan, namun gagal menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya: carut-marut tata kelola di perairan Sungai Mahakam.
Sebagai urat nadi perekonomian, setiap menit penutupan Jembatan Mahulu berarti hambatan bagi mobilitas ribuan warga dan distribusi logistik. Namun, publik melihat adanya anomali.
Pemerintah tampak begitu cepat mengambil opsi penutupan jembatan yang merugikan masyarakat, tetapi terlihat lamban—bahkan terkesan enggan—menindak keberadaan bouy atau tambatan kapal ilegal yang menjamur di sekitar area jembatan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan bouy ilegal ini menjadi pemicu utama kecelakaan kapal tongkang. Posisi tambatan yang serampangan memaksa kapal-kapal besar bermanuver di luar jalur aman, yang berujung pada benturan fatal ke struktur jembatan. Ironisnya, meski keberadaannya kasat mata, penertiban terhadap tambatan ini seringkali berjalan setengah hati.
“Mengapa penutupan jembatan yang berdampak langsung pada rakyat lebih cepat dilakukan, sementara akar masalah berupa bouy ilegal tak kunjung tuntas?” Pertanyaan ini menggantung di ruang publik, memperkuat dugaan adanya keterlibatan oknum aparat yang “membekingi” aktivitas tersebut.
Pandhu Samudra, Founder Rumah Harapan Rakyat Kalimantan Timur, menilai kebijakan penutupan jembatan tanpa pembersihan total area sungai hanyalah sebuah upaya pengalihan isu. Ia melihat ada kegagalan penegakan hukum yang coba ditutupi dengan mengorbankan kepentingan publik.
“Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya hadir dengan solusi yang menyentuh akar masalah, bukan justru membebankan dampaknya kepada masyarakat. Penertiban bouy ilegal dan penindakan tegas terhadap pihak yang terlibat harus jadi prioritas,” tegas Pandhu.
Bagi Pandhu, masalah ini bukan sekadar urusan teknis perbaikan semen dan baja, melainkan soal transparansi dan keberanian politik. Jika hukum terus ditunggangi kepentingan tertentu, maka keselamatan publik dan stabilitas ekonomi daerah akan terus berada di ujung tanduk.
Kini, publik menanti. Penutupan Jembatan Mahulu tidak boleh hanya menjadi seremoni perbaikan rutin. Ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola lalu lintas Sungai Mahakam. Tanpa langkah yang tegas dan berkeadilan untuk menyapu bersih tambatan ilegal dan oknum di baliknya, insiden serupa dipastikan akan berulang.
Dan pada akhirnya, masyarakat Samarinda kembali dipaksa menjadi korban dari sebuah kebijakan yang gagal menyentuh substansi persoalan. Red
