Samarinda, Solidaritas – Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menegaskan komitmennya untuk menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Di tahun 2026, fokus kerja Dinkes akan tetap berakar pada pemenuhan pelayanan kesehatan dasar sebagai bentuk tanggung jawab mutlak pemerintah kepada warga.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismid Kusasih, mengibaratkan pemenuhan layanan dasar ini sebagai sebuah ibadah yang harus dituntaskan kewajibannya terlebih dahulu. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengemban tugas wajib, Dinkes Samarinda mengacu penuh pada 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Kalau ditanya program, tentu kami akan berusaha menjalankan seluruh kewajiban pelayanan dasar. Dalam kesehatan, ada 12 SPM yang menjadi amanah dari Kementerian Kesehatan. Itu yang wajib kami penuhi terlebih dahulu,” ujar Ismid saat menjelaskan arah kebijakan kesehatan kota.
Menariknya, 12 SPM ini dirancang untuk menyentuh setiap fase kehidupan warga Samarinda tanpa terkecuali. Mulai dari masa kehamilan dan persalinan yang aman bagi ibu, pemantauan kesehatan bayi dan balita, hingga pendampingan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja. Tidak berhenti di situ, perhatian khusus juga diberikan kepada para lanjut usia agar tetap produktif dan sehat.
Selain siklus hidup, Ismid menekankan bahwa penanganan penyakit menular dan tidak menular tetap menjadi pilar utama. Layanan kesehatan bagi penderita Diabetes Melitus, hipertensi, penderita TBC, hingga HIV/AIDS terus diperkuat. Termasuk di dalamnya, aspek kemanusiaan melalui pelayanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
“SPM itu ibarat kewajiban utama. Kalau dalam ibadah, yang wajib harus diselesaikan dulu. Itu yang menjadi prioritas kami,” tambahnya dengan nada optimis.
Meski fokus pada kewajiban dasar, Kota Samarinda tidak berjalan sendiri. Ismid menjelaskan bahwa program kerja tahun 2026 juga akan bersinergi dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program strategis nasional akan diakselerasi di Samarinda, seperti penanganan stunting yang masif, penyediaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga penguatan Universal Health Coverage (UHC).
UHC menjadi poin krusial agar tidak ada lagi warga Samarinda yang terkendala biaya saat harus berobat. “UHC ini penting karena menyangkut kewajiban pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan,” jelas Ismid.
Tak hanya itu, Dinkes Samarinda bersiap mengambil peran penting dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ismid memastikan timnya akan mengawal dari sisi kesehatan dan keamanan pangan agar program tersebut memberikan dampak maksimal bagi kualitas gizi anak-anak di Samarinda.
Dengan langkah-langkah terukur ini, Pemkot Samarinda berharap di tahun 2026, fasilitas kesehatan bukan sekadar gedung, melainkan ruang pelayanan yang hadir di setiap lini kehidupan masyarakat, menjamin kesehatan dari buaian hingga usia senja. Red
