Jakarta, Solidaritas – Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatra beberapa waktu lalu tak hanya meninggalkan lumpur dan duka, tetapi juga luka mendalam bagi sektor pangan nasional. Ribuan hektare lahan produktif yang seharusnya menjadi tumpuan lumbung pangan, kini tenggelam dan rusak parah.
Kondisi ini memantik perhatian serius dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi. Perempuan yang akrab disapa Titiek Soeharto ini menyebut bahwa skala kerusakan yang terjadi bukan main-main. Dampaknya merembet dari sawah yang gagal panen hingga kolam-kolam budidaya perikanan yang porak-poranda.
“Dampaknya bukan main-main, lahan-lahan produktif tenggelam dan produksi pangan amblas,” tegas Titiek di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Ia menekankan bahwa gangguan produksi ini terjadi secara signifikan dan mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak segera ditangani.
Bagi para petani dan nelayan di Sumatra, banjir ini bukan sekadar bencana alam, melainkan ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) yang seharusnya menjadi pelindung alami pun turut mengalami degradasi ekologis pascabanjir.
Menyikapi krisis ini, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyusun rencana pemulihan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga terukur dan berkelanjutan. Strategi rehabilitasi dan konstruksi harus dirancang untuk memulihkan produktivitas usaha di sektor pertanian, perikanan, serta kehutanan.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menggarisbawahi pentingnya memperbaiki infrastruktur yang rusak demi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “Strategi ini harus dirancang untuk memulihkan produktivitas, memperbaiki infrastruktur, serta menjaga keberlanjutan sumber daya hutan,” ungkapnya.
Titiek juga menyoroti satu poin krusial: koordinasi. Menurutnya, pemulihan pascabencana seringkali terhambat oleh ego sektoral atau lambatnya birokrasi. Ia menekan agar koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pendampingan teknis di lapangan harus berjalan selaras.
“Dukungan anggaran, kebijakan teknis, dan pendampingan di lapangan harus efektif dan tepat sasaran agar tidak mubazir anggaran,” sambungnya. Selain pemulihan, langkah mitigasi dan adaptasi masa depan menjadi “harga mati” guna mengurangi risiko bencana serupa yang kian sering terjadi akibat tekanan ekologis.
Kini, tantangan besar ada di tangan pemerintah untuk membuktikan bahwa pemulihan bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan langkah nyata untuk menyelamatkan nasib para pejuang pangan di Sumatra. Red
